Suara NTB » News » Ekonomi » PR Gubernur Baru, Perbaiki BUMD
PR Gubernur Baru, Perbaiki BUMD PR Gubernur Baru, Perbaiki BUMD
Direktur Somasi NTB, Ahyar Supriadi (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) – Salah satu pekerjaan rumah (PR) Gubernur NTB yang baru adalah membersihkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Indikasi adanya praktik penyimpangan... PR Gubernur Baru, Perbaiki BUMD

Mataram (Suara NTB) – Salah satu pekerjaan rumah (PR) Gubernur NTB yang baru adalah membersihkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Indikasi adanya praktik penyimpangan hingga masalah keuangan lainnya harus jadi atensi untuk mengangkat citra baik perusahaan daerah.

Dua kasus yang baru baru ini muncul terkait Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan penyelidikan pencairan dana KPR pada Bank NTB. Belum lagi beberapa perusahaan daerah lain, seperti Gerbang NTB Emas juga harus dibenahi.

Masukan untuk pembenahan itu merujuk dari kasus di sektor BUMD yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH). Paling anyar, terkait kasus merger PD Bank BPR NTB yang sedang berproses di persidangan Pengadilan Tipikor.

‘’Salah satu tugas berat gubernur terpilih adalah membersihkan BUMD dari praktik praktik semacam ini,” kata Direktur Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB Lalu Ahyar Supriadi kepada Suara NTB, Selasa, 10 Juli 2018.

Ia mencontohkan, kasus Bank BPR yang sedang dirintis dari PD menjadi PT, justru jadi ladang dugaan korupsi. Ahyar yang mengamati fakta persidangan di Pengadilan Tipikor, dana konsolidasi miliaran rupiah justru mengalir ke oknum pejabat eksekutif dan oknum anggota DPRD NTB. Padahal menurutnya bank daerah harus sehat manajemen, karena berkaitan dengan public trust.

Pihaknya mendorong gubernur memimpin langsung  agenda pencegahan praktik korupsi di lembaga lembaga usaha daerah. Membersihkan dari keterlibatan oknum di internal atau lembaga lain. ‘’Jadi gubernur bersama DPRD memimpin agenda pencegahannya,’’ tegas Ahyar.

Belum lagi BUMD lainnya, seperti PT. GNE dan PT.Jamkrida. Lembaga usaha daerah yang terus mengalami kerugian, sementara Pemprov terus menggelontorkan anggaran. Seperti di Jamkrida, harus membayar kredit macet tahun 2016 lalu sebesar Rp 1,3 miliar.

Sementara, GNE terseok seok karena hanya menghasilkan produk usaha paving blok. Usaha ini juga harus memberikan subsidi pada pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek Lombok Barat yang mati suri. (ars)

BERITA TERKAIT :

Tidak ada komentar sejauh ini.

Jadilah yang pertama untuk meninggalkan komentar di bawah ini .

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *