Suara NTB » News » Headline » Farouk Muhammad Tinjau TPS Khusus Lapas Mataram
Farouk Muhammad Tinjau TPS Khusus Lapas Mataram Farouk Muhammad Tinjau TPS Khusus Lapas Mataram
BERBINCANG - Mantan Bupati Lombok Barat, Zaini Arony berbincang dengan Anggota DPD RI, Farouk Muhammad yang memantau TPS Khusus di Lapas Mataram, Rabu, 27 Juni 2018. (Suara NTB/why)
Mataram (Suara NTB) – Anggota DPD RI Dapil NTB Farouk Muhammad melakukan tinjauan dalam rangka pengawasan Pilkada Serentak ke TPS Khusus Lembaga Pemasayarakatan (Lapas)... Farouk Muhammad Tinjau TPS Khusus Lapas Mataram

Mataram (Suara NTB) – Anggota DPD RI Dapil NTB Farouk Muhammad melakukan tinjauan dalam rangka pengawasan Pilkada Serentak ke TPS Khusus Lembaga Pemasayarakatan (Lapas) Mataram, Rabu, 27 Juni 2018.

Dalam kegiatannya tersebut, Farouk menemukan sejumlah persoalan. Salah satunya, soal banyaknya warga Lapas yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Di Lapas Mataram tercatat hanya 195 orang warga binaan yang menggunakan hak pilihnya dari 241 orang yang tercatat dalam DPT karena 46 orang sudah bebas. Janggalnya terdapat 725 narapidana yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT dan daftar pemilih tambahan bahkan tidak bisa memperoleh surat keterangan agar bisa memilih,” kata Farouk memaparkan temuannya.

Mantan Kapolda NTB ini lalu mencecar petugas Lapas perihal mengapa sampai begitu banyak warga Lapas yang tidak masuk DPT.

“Pihak Lapas mengaku dalam proses penyusunan daftar pemilih sementara, 5 atau 6 bulan yang lalu, telah mengirimkan nama sebanyak 920 dari 970 warga Lapas untuk didaftarkan dalam DPS. Artinya kalau dihitung dari DPS angka warga yang tidak dapat menggunakan hak pilih membengkak menjadi 679 yang gagal masuk DPT,” terang Farouk.

Baca juga:  Petani Jadi Korban, Farouk Minta APH Proaktif Tangani Kasus Bawang Sembalun

Wakil Ketua DPD RI 2014-2019 ini lalu mengkonfrontir informasi dan pengakuan pihak Lapas tersebut kepada Petugas KPU Kota Mataram yang juga hadir di TPS itu, tetapi Petugas KPU tidak bisa memberikan keterangan yang jelas kecuali menunjuk Lapas yang tidak mengusulkan.

“Bagi saya temuan ini janggal karena informasi dan pengakuan pihak Lapas dan KPU bertolak belakang. Aneh dan menimbulkan kecurigaan,” kata Farouk.

Farouk Muhammad menegaskan bahwa temuan ini tidak boleh dipandang sebelah mata atau dibiarkan saja karena hal serupa bukan tidak mungkin terjadi di Lapas dan TPS daerah lain di indonesia.

“Penting bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan evaluasi komprehensif terkait hilangnya hak pilih begitu banyak warga negara sehingga penyelenggaraan pilkada kredibel dan bermartabat,” tandas Farouk.

Baca juga:  Tak Gunakan Hak Pilih, Pasien Rumah Sakit Kecewa

Atas kejanggalan tersebut, Farouk meminta Petugas Bawaslu yang juga hadir untuk menindaklanjuti dan menyelidikinya secara serius serta melaporkan kepada pihak berwenang jika ada kesengajaan bahkan penghalangan sistematis atas warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

“Temuan ini menarik bagi saya karena ada lebih dari 500 WNI yang berhak memilih tapi gagal menggunakan haknya. Saya curiga ini adalah “golput” yang sistematis, apakah karena kesengajaan atau kelalaian. Apapun hal ini patut disesalkan sehingga harus jadi pelajaran untuk perbaikan ke depan,” tandasnya

Menurut Farouk, Penyelenggara Pemilu harus memeriksa adanya kemungkinan kelalaian pejabat penyelenggara karena berdampak pada penghilangan penggunaan hak pilih WNI.

“Bahkan tidak menutup kemungkinan hal ini diproses pidana jika warga negara yang bersangkutan mempersoalkan kasus tersebut dengan merujuk ketentuan undang-undang pilkada,” pungkas Farouk. (aan)

BERITA TERKAIT :