Suara NTB » News » Ekonomi » Pajak UMKM Dipangkas Jadi 0,5 Persen
Pajak UMKM Dipangkas Jadi 0,5 Persen Pajak UMKM Dipangkas Jadi 0,5 Persen
Suparno (kiri) didampingi Widi Widodo (Suara NTB/bul)
Mataram (Suara NTB) – Kanwil Pajak DJP Nusra secara resmi menyampaikan keputusan pemerintah untuk memberikan keringanan pajak kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan... Pajak UMKM Dipangkas Jadi 0,5 Persen

Mataram (Suara NTB) – Kanwil Pajak DJP Nusra secara resmi menyampaikan keputusan pemerintah untuk memberikan keringanan pajak kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tarif pajak yang sebelumnya dikenakan 1 persen dari penghasilan, dipangkas menjadi 0,5 persen, atau setengahnya.

“Mulai berlaku 1 Juli 2018 ini,” kata Kepala Kanwil Pajak DJP Nusra, Suparno didampingi Kabid P2 Humas, Widi Widodo.

Suparno di kantornya, Selasa, 26 Juni 2018 menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Final (PPh Final) menjadi 0,5% bagi UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018.

Peluncuran PPh Final 0,5% bagi UMKM ini dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo di Jatim Expo, Surabaya, pada Jumat 22 Juni 2018 dan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada lebih dari 1.000 peserta pelaku UMKM di wilayah Bali pada Sabtu 23 Juni 2018.

Pokok-pokok perubahan yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018 diantaranya, penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya. Wajib Pajak (WP) dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau tarif PPh Final 0,5% berdasarkan PP 23 Tahun 2018. Serta mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% untuk WP orang pribadi yaitu selama 7 tahun, untuk WP badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun dan untuk WP badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 tahun.

Pemerintah mengambil kebijakan memangkas tarif pajak ini, lanjut Suparno dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia. Dengan pemberlakuan PP ini diharapkan.

Dengan pemangkasan tarif pajak ini, diharapkan pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

Selain itu, pelaku UMKM semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan financial.

Serta memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum WP tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai ketentuan UU Pajak Penghasilan.

Melihat tingkat kepatuhan WP di NTB, Sauparno menjabarkan, jumlah WP yang terdaftar sebanyak 715.000 wajib pajak. Sementara jumlah UMKM terdata sebanyak 27.791 UMKM atau pelaku usaha yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar setahun sebanyak 3 persenan.

“Pembayaran pajaknya tumbuhnya luar biasa. Pembayaran UMKM dulu tahun 2017 bayarnya 37 miliar, sekarang sampai periode yang sama sudah 51 miliar, tumbuhnya 73 persen. Peranannya dari total pemerimaan pajak dari Kanwil DJP Nusa Tenggara (NTB dan NTT) yang sekarang ini Rp 1,8 triliuan adalah 2,83 persen,” demikian Suparno. (bul)

 

BERITA TERKAIT :