Suara NTB » News » Pilihan Editor » Dugaan Kasus Tipilu, Kades Lape Digelandang ke Kejaksaan
Dugaan Kasus Tipilu, Kades Lape Digelandang ke Kejaksaan Dugaan Kasus Tipilu, Kades Lape Digelandang ke Kejaksaan
Kasi Pidum Kejari Sumbawa, Lalu Mohamad Rasyidi (Suara NTB/ind)
Sumbawa Besar (Suara NTB) – Oknum Kades Lape, Kecamatan Lape, berinisial JA digelandang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, Selasa, 15 Mei 2018. Hal ini... Dugaan Kasus Tipilu, Kades Lape Digelandang ke Kejaksaan

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Oknum Kades Lape, Kecamatan Lape, berinisial JA digelandang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, Selasa, 15 Mei 2018. Hal ini dilakukan karena berkas tersangka kasus Tindak Pidana Pemilu (Tipilu) ini sudah dinyatakan lengkap atau P21. Dimana yang bersangkutan sebelumnya dilaporkan menghadiri dan memberikan sambutan pada kampanye salah satu pasangan Calon Gubernur NTB beberapa waktu yang lalu.

Kasi Pidum Kejari Sumbawa, Lalu Mohamad Rasyidi, S.H yang dikonfirmasi wartawan mengakui, berkas tersangka JA terkait kasus tipilu dinyatakan lengkap atau P21 pada Senin, 14 Mei 2018 lalu. Berkas tersebut dikirim oleh penyidik Polres Sumbawa pada Jumat lalu setelah sebelumnya sempat diberikan petunjuk untuk dilengkapi karena ada kekurangan formil. Setelah jaksa peneliti meneliti berkas, sudah tidak ada kekurangan.

“Sebelumnya ada kekurangan formil, sehingga kami meminta untuk diperbaiki. Hari Jumat berkasnya diserahkan kembali. Setelah kami teliti berkasnya kami nyatakan P21. Hari ini (kemarin red) tahap dua atau pengiriman tersangka dan barang bukti. Rencananya besok (Rabu) kita limpahkan ke Pengadilan untuk dilakukan persidangan,” ujarnya.

Sebelumnya, JA dilaporkan menghadiri dan memberikan sambutan pada kampanye salah satu pasangan calon Gubernur NTB beberapa waktu yang lalu. Laporan tersebut disampaikan oleh Panwascam kecamatan kepada Panwaslu Sumbawa. Adanya laporan tersebut kemudian dilakukan pembahasan dalam Sentra Gakkumdu. Belum lama ini, JA juga dilaporkan kembali tersangkut dugaan Tipilu. Kedua kalinya yang bersangkutan menghadiri kampanye salah satu pasangan calon lain di wilayah setempat. Kini untuk kasus kedua oknum tersebut, tengah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian.

Untuk diketahui, lanjut Rasyidi, selain kasus Tipilu oknum Kades Lape, rencananya juga akan dilakukan tahap dua satu kasus Tipilu lainnya. Yakni dugaan tipilu yang dilakukan oleh seorang oknum guru SMP di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berinisial A. “Hari ini juga tahap dua kasus Tipilu oknum guru SMP dari KSB,” terangnya.

Berkas kasus tipilu oknum guru tersebut diakuinya juga sudah dinyatakan lengkap atau P21. Dimana diketahui pada Rabu, 18 April lalu oknum tersebut menghadiri acara pernikahan di kabupaten setempat. Di acara pernikahan kebetulan hadir salah satu pasangan calon gubernur usai kegiatan kampanye yang tidak jauh dari lokasi pernikahan. Kemudian di atas panggung oknum tersebut bersalaman dan berfoto bersama dengan salah satu pasangan calon. Setelah itu meneriakkan nomor urut calon tersebut sebanyak dua kali yang kemudian diikuti oleh warga yang hadir. Tentunya tindakan yang dilakukan oknum ini melanggar pasal 71 undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Tipilu. “Perbuatan yang dilakukan tidak harus saat kampanye. Pejabat, ASN, ataupun kepala desa, kapanpun dia berbuat asal menguntungkan atau merugikan pasangan calon bisa dikenakan pasal 71,” tandasnya.

Sementara itu, Oknum Kades Lape, JA yang ditemui wartawan di Kantor Kejari Sumbawa mengaku tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon. Tetapi ia menghadiri kampanye dua pasangan calon dalam waktu berbeda, memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dalam Pilkada sekaligus menyampaikan surat edaran bupati tentang aparatur desa, salah satu poinnya dilarang untuk ikut dalam tim atau ikut sebagai tim kampanye.

“Untuk yang pertama, salah satu pasangan calon konsultasi ke saya pinjam gedung tempat diadakan silaturrahim. Kemudian memberikan undangan kepada saya untuk hadir. Saya pun hadir, karena sebagaimana yang saya sampaikan di tengah masyarakat apapun kegiatan masyarakat saya sebagai kepala desa harus ikut dalam kegiatan tersebut. Kemudian saya diminta untuk membuka acara sekaligus silahturrahim,” ujarnya.

JA mengaku tidak masyarakat untuk memilih pasangan calon. Hanya saja, ia menyampaikan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dalam pilkada. Ia juga menyampaikan surat edaran Bupati tentang aparatur desa. Dimana, salah satu poinnya dilarang untuk ikut dalam tim atau ikut sebagai tim kampanye.

“Jadi ketika itu saya mungkin dilapor oleh Panwas. Sebagaimana saya menghadiri beberapa panggilan oleh Panwas Kabupaten. Cuman saya tidak tahu nanti mungkin di pengadilan saya tahu dimana salah saya,” imbuhnya.
JA melanjutkan, kejadian kedua juga hampir sama. Menurutnya, ia juga diundang oleh pihak paslon. “Saya dihubungi oleh pihak calon pasangan lain untuk meminjam podium. Setelah saya berikan podium, diminta saya hadir juga seperti itu membuka acara kebetulan dikasih undangan juga. Tapi saya tidak tidak mengarahkan masyarakat kepada salah satu pasangan calon. Ini mungkin suasana politik di desa saya. Kebetulan saya mau habis masa 2019. Jadi ada get-get lah seperti itu. Sehingga terjadilah semacam ini,” aku JA. (ind)

BERITA TERKAIT :