Suara NTB » News » Headline » Kajati NTB Ekspose Kasus K2 Dompu ke Kejagung
Kajati NTB Ekspose Kasus K2 Dompu ke Kejagung Kajati NTB Ekspose Kasus K2 Dompu ke Kejagung
Sejumlah pengunjuk rasa mempertanyakan penanganan dugaan korupsi rekrutmen CPNS dari honorer K2 Dompu tahun 2014 di Mapolda NTB, Senin, 10 April 2017 lalu. (Suara NTB/why)
Mataram (Suara NTB) – Selain langkah Polda NTB mengajukan permintaan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  dalam kasus K2 Dompu, Kejati NTB menempuh upaya berbeda. ... Kajati NTB Ekspose Kasus K2 Dompu ke Kejagung

Mataram (Suara NTB) – Selain langkah Polda NTB mengajukan permintaan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  dalam kasus K2 Dompu, Kejati NTB menempuh upaya berbeda.  Senin, 14 Mei 2018 lalu, Kejaksaan  konsultasi langsung ke Jampidsus.

Ekspose kasus itu langsung dipimpin Kajati NTB, Dr. Mohamad Dofir, SH.,MH, didampingi Aspidsus Ery Ariansyah, SH dan koordinator pada Pidsus, Ely Rachmawati, SH.M.Hum. Mereka menghadap ke salah satu direktur di Jampidsus untuk menjelaskan posisi kasus K2 Dompu yang tak kunjung diterima P21.

Juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH membenarkan keberangkatan Kajati dan tim ke Kejaksaan Agung (Kejagung). ‘’Tujuannya agar proses kasus ini segera diketahui oleh Kejaksaan,” kata Dedi Irawan kepada Suara NTB.

Kajati melaporkan posisi berkas yang dikembalikan dalam petunjuk P19 itu untuk keenam kalinya ke penyidik Subdit III Tipikor Polda NTB.  Pertemuan menurut Dedi, seputar mendiskusikan perkembangan berkas kasus K2 Dompu.

Dalam penekanan Kajati, seputar dalil yuridis yang  menjadi alasan berkas tersebut tidak bisa diterima oleh jaksa peneliti berkas. “Jadi seputar mendiskusikan kasus itu dengan pihak Kejaksaan Agung. Seperti apa hasilnya, saya belum tahu. Masih menunggu tim,” jelasnya.

Ditanya upaya Polda NTB yang meminta koordinasi supervisi (Korsup) KPK, pihaknya mempersilakan. Baginya langkah apapun dari kepolisian untuk mengurai kasus itu, pihaknya tetap akan menggunakan pedoman yuridis  dalam memberika kajian ketika menerima berkas.

“Kita yuridis saja. Kalau memang tidak bisa (P21) ya dikembalikan. Itu saja,” tandasnya.

Dari penyidikan Polda NTB, Bupati Dompu HBY dalam kasus ini  dijerat  dengan sangkaan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 56 KUHP, muncul kerugian negara yang dirilis tim auditor BPKP NTB sebesar Rp3,5 miliar.  Dugaannya muncul dari status 134 tenaga honorer yang lulus dalam tahap perekrutan CPNS Pemkab Dompu tahun 2014.

Namun versi jaksa peneliti, belum ditemukan unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam enam kali penelitian berkas, sehingga dikembalikan.  (ars)

BERITA TERKAIT :