Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas pengawasan sektor-sektor strategis yang rawan terjadi korupsi di NTB. Melalui rencana aksi pencegahan korupsi, KPK akan mengawasi sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan optimalisasi penerimaan daerah.
‘’Beberapa sektor strategis akan dibuat rencana aksi pencegahan korupsi. Arahan pimpinan (KPK), terkait dengan sektor strategis di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya alam, infrastruktur, optimalisasi penerimaan daerah,’’ kata Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Untung Wicaksono di Kantor Gubernur, Senin, 12 Maret 2018 siang.
Ia menjelaskan, KPK akan mendampingi pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota untuk penyusunan rencana aksi pencegahan untuk beberapa sektor strategis tersebut. Sebelumnya, KPK juga mendampingi pemda dalam penyusunan rencana aksi pencegahan korupsi untuk beberapa sektor. Seperti penyusunan APBD, perizinan, SDM dan LHKPN.
‘’Jadi, permasalahan-permasalahan yang ada di provinsi dituangkan dalam rencana aksi. Plus nanti kita akan diskusikan mengenai cara-cara penyelesaiannya. Itu hanya fokus tambahan di 2018,’’ kata Untung.
Untuk rencana aksi pada beberapa sektor yang sebelumnya telah didampingi KPK, Untung mengatakan sudah bagus. Meskipun KPK melakukan pendampingan dari sisi pencegahan, namun jika ditemukan ada penyimpangan maka akan dilakukan penindakan.
Ia menyebut, potensi penyimpangan dalam setiap kegiatan pasti ada. Namun, hal itu harus dimitigasi semua untuk mencegah terjadinya korupsi. Untung menambahkan, pihaknya akan tetap fokus dalam ranah penvegahan korupsi.
‘’Namun tak menutup kemungkinan ketika teman-teman dari penindakan mendapat suatu informasi. Dan ternyata itu berhubungan langsung dengan pemerintah daerah. Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan hal-hal penindakan,” ucapnya.
Diketahui, dari sisi anggaran, sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur memnag mendapatkan posri anggaran yang cukup besar dalam APBD NTB, beberapa tahun terakhir. Anggaran yang dikucurkan Pemprov NTB mencapai ratusan miliar untuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. (nas)