Suara NTB » News » Gaya Hidup » Lingkungan » 101.324 Hektare Hutan Sudah Dirambah Masyarakat
101.324 Hektare Hutan Sudah Dirambah Masyarakat 101.324 Hektare Hutan Sudah Dirambah Masyarakat
Potret kerusakan hutan di NTB
Mataram (Suara NTB) – Banjir yang terjadi di Bima dan Dompu beberapa hari lalu terindikasi kuat, dampak perambahan hutan yang dilakukan masyarakat beberapa tahun... 101.324 Hektare Hutan Sudah Dirambah Masyarakat

Mataram (Suara NTB) – Banjir yang terjadi di Bima dan Dompu beberapa hari lalu terindikasi kuat, dampak perambahan hutan yang dilakukan masyarakat beberapa tahun terakhir. Perambahan hutan di wilayah Bima dan Dompu, ketika sektor kehutanan berada di bawah kabupaten/kota cukup marak terjadi.

‘’Iya seperti itu. Ada pembukaan kawasan hutan. Itu akibat ulah masyarakat yang merambah hutan,’’ kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 8 Maret 2018 siang.

Berdasarkan data Dinas LHK NTB, lahan hutan yang dirambah masyarakat hingga 2017 lalu seluas 101.324 hektare. Dengan rincian, jumlah perambahan hutan sejak 2014 hingga 2016 seluas 94.914 hektare dan tahun 2017 seluas 6.410 hektare. Tersebar di 11 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di NTB.

Antara lain, KPH Rinjani Barat 18.640 hektare, KPH Rinjani Timur 2.300 hektare, KPH Sejorong 525 hektare, KPH Orong Telu Brang Beh 11.420 hektare. Kemudian KPH Ropang 1.600 hektare, KPH Puncak Batulanteh 5.854 hektare, KPH Ampang Plampang 14.585 hektare, KPH Ampang Riwo Soromandi 18.205 hektare, KPH Tambora 10.815 hektare, KPH Tofo Pajo 5.985 hektare dan KPH Maria Donggo Masa 11.395 hektare.

Baca juga:  JPU Tahan Cukong Kayu Perambah Hutan Tambora

Sejak 2017, kata Madani, pengelolaan sektor kehutanan berada sepenuhnya di bawah pemerintah provinsi. Ia mengklaim, pada 2017, perambahan hutan terkendali 85 persen. Sejak 2017, perambahan hutan telah dihadang bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun).

Masyarakat yang merambah hutan untuk areal penanaman jagung atau tanaman semusim sudah ditekan. Bahkan, katanya, Distanbun mengharamkan masyarakat untuk menanam jagung atau tanaman semusim pada lereng bukit dengan kemiringan tertentu.

“Banjir yang sekarang itu, dampak yang dulu sebelum Dinas Kehutanan dikelola provinsi. Yang masih 2016 ke belakang itu (lahan hutan) yang dibuka sejak 2014. Ini dampaknya sekarang. Kalau kami sudah jaga bersama Dinas Pertanian,” ucapnya.

Madani menambahkan, penanaman tanaman semusim sekarang menggunakan pola agroforestry. Yakni penanaman tanaman semusim  seperti jagung yang dicampur dengan kayu jenis tertentu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti durian, rambutan, manggis dan lainnya.

Baca juga:  JPU Tahan Cukong Kayu Perambah Hutan Tambora

Dengan pola ini, kata Madani memang hasilnya tidak seperti pembukaan lahan secara total untuk tanaman semusim. Mungkin ada perbedaan sekitar 20 persen. Jika seluruh lahan ditanami tanaman semusim dalam satu hektare kemungkinan mendapatkan 8 ton. Namun dengan pola agroforestry, hasilnya 5 – 6 ton. Meskipun hasilnya kurang sedikit, namun alam tetap terjaga.

Penanaman tanaman semusim dengan pola agroforestry ini mulai dilakukan di Dompu pada lahan seluas 4.000 hektare. Di mana, Dinas LHK menjalin kemitraan dengan masyarakat dengan sistem bagi hasil. Dimana, 25 persen hasilnya untuk pemerintah dan 75 persen untuk masyarakat. “Sehingga sekarang mereka mau menjaga. Dengan pola kemitraan mereka ikut menjaga,” imbuhnya. (nas)

BERITA TERKAIT :