Suara NTB » News » Sumbawa Barat » 2.241 Jiwa Belum Lakukan Perekaman KTP di KSB
2.241 Jiwa Belum Lakukan Perekaman KTP di KSB 2.241 Jiwa Belum Lakukan Perekaman KTP di KSB
Ilustrasi
Taliwang (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sumbawa Barat, mencatat hingga akhir Januari 2018, sekitar 2.241 jiwa belum melakukan perekaman dari... 2.241 Jiwa Belum Lakukan Perekaman KTP di KSB

Taliwang (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sumbawa Barat, mencatat hingga akhir Januari 2018, sekitar 2.241 jiwa belum melakukan perekaman dari total jumlah wajib KTP sekitar 91.118 jiwa. Warga KSB yang belum melakukan perekaman ini tersebar di seluruh kecamatan dan Kecamatan Taliwang sebagai kecamatan terbanyak sekitar 958 jiwa.

Kepala Disdukcapil KSB, Ibrahim, S.Sos, MM, mengatakan, terhadap yang belum melakukan perekaman tersebut, pihaknya tetap akan mengupayakan sebelum Pilkada Gubernur NTB sudah harus tuntas. Hal tersebut diatensikan pihaknya, jika tidak diupayakan maka dikhawatirkan akan ada 2. 241 Jiwa yang tidak bisa mencoblos. Karena sebagai prasyarat untuk bisa masuk ke bilik suara harus memperlihatkan KPT- Elektronik, ataupun bukti perekeman yang ditandai dengan surat keterangan sementara (Suket).

Terhadap kondisi ini, pihaknya tetap akan melakukan upaya jemput bola dengan tetap turun ke masyarakat. “Kita tetap berupaya maksimal untuk menyukseskan Pilkada NTB tahun 2018 ini. Kita juga akan tetap turun ke masyarakat untuk terus melakukan upaya perekaman,” ujarnya.

Dikatakannya, tentu upaya jemput bola ini tidak hanya untuk menyukseskan Pilkada semata melainkan Pileg dan Pilpres juga akan tetap didata. Artinya, penduduk yang diperkirakan akan menginjak usia 17 tahun di tahun 2019 akan didata mulai tahun 2018. Bahkan saat ini, tim tetap turun ke sekolah-sekolah yang di KSB untuk dilakukan perekaman.

Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pendataan selanjutnya. Karena untuk penerbitan KTP-El minimal memiliki data base terlebih dahulu untuk bisa dilakukan perekaman. Sehingga tidak ada lagi warga yang menyalahkan Dinas, ketika tidak memberikan hak pilihnya baik di Pilkada, Pileg, maupun di Pilpres nanti.

“Kita tetap akan maksimal melakukan perekaman KTP-El ini, sehingga tidak ada masyarakat yang komplain ketika dirinya tidak diakomodir memberikan hak pilihnya nanti,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihak sangat berharap adanya kesadaran dari dalam diri masyarakat melakukan perekaman secara mandiri. Karena apabila hanya mengandalkan pemerintah saja maka tidak akan maksimal. Meskipun sudah dilakukan upaya jemput bola, tetapi kesadaran masyarakt juga belum ada maka upaya tersebut tidak akan memberikan dampak yang maksimal. Apalagi saat ini KTP-El sudah menjadi alat yang sangat penting jelang pilkada dan Pileg tahun 2019 mendatang.

“Kita tetap upayakan program jemput bola, selain itu kita sangat mengharapkan peran serta dari masyarakat untuk bisa melakukan perekaman secara mandiri, ” tandasnya. (ils)

BERITA TERKAIT :