Suara NTB » News » Gaya Hidup » Lingkungan » Warga Trawangan Kembali Masuki Lahan PT. WAH
Warga Trawangan Kembali Masuki Lahan PT. WAH Warga Trawangan Kembali Masuki Lahan PT. WAH
PEMBAKARAN - Aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan warga Trawangan di lahan PT. WAH. Aktivitas ini mengundang kembali timbulnya polemik warga dan PT. WAH. (Suara NTB/ari)
Tanjung (Suara NTB) – Sengketa lahan yang berada di bawah PT. Wanawisata Alam Hayati (WAH) di Dusun Gili Trawangan, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU),... Warga Trawangan Kembali Masuki Lahan PT. WAH

Tanjung (Suara NTB) – Sengketa lahan yang berada di bawah PT. Wanawisata Alam Hayati (WAH) di Dusun Gili Trawangan, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), kembali berpolemik. Seperti yang terjadi pada Kamis, 15 Februari 2018 lalu, sejumlah warga mulai memasuki dan membersihkan lahan yang sejatinya sudah dipagari beton oleh perusahaan.

Lokasi yang dimasuki warga, diketahui tidak jauh (sebelum) lahan PLN. Pantauan koran ini, sedikitnya ada 5 sampai 6 orang warga yang terlihat merambah lahan yang mirip dengan kawasan hutan itu. Mereka dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat, H. Rukding.

“Kami diberi 4 hektar oleh pemerintah, nanti saya kasih buktinya. Lewat komnas HAM, 4 hektar,” ujar H. Rukding di sela-sela aktivitas pembakaran pepohonan liar yang ditebang.

Tujuan mereka membersihkan, dikatakan Rukding karena mereka mau membangun lahan yang sudah lama tidur itu. Perkara bahwa sengketa lahan di intern PT. WAH tengah beproses di Mabes Polri dan pengadilan, tidak dipersoalkan warga.

“Ndak masalah, karena dia juga (membangun), nanti makanya lihat di sana. Kami ndak melakukan ini, coba mereka juga tidak merambah begini. Jadi kami mau tahu ini, larangan dari pengadilan ini, sampai di mana tanggung jawabnya. Kok dia boleh, kita ndak,” cetusnya.

Benar saja, tidak jauh dari tempat warga membersihkan, sejumlah pekerja perusahaan tengah beraktivitas di lahan yang sama. Ada yang menggali kolam, ada yang menggali serapan, dan membuat batako. Padahal di dekat mereka bekerja, masih terpampang beberapa plang Bareskrim POLRI bertuliskan “Tanah SHGB No.35/Desa Pemenang Barat seluas 139.035 M2 atas nama PT. Wanawisata Alam Hayati, Dalam Sitaan Dit Tipidum Bareskrim Polri. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram No. 171/Pen.SIT/2014/PN.MTR tanggal 19 Maret 2014, dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP”

Di bawahnya lebih jelas lagi tertulis larangan berbunyi, “Dilarang melakukan aktivitas/kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah ini”.

Atas aktivitas merambah lahan WAH ini, H. Rukding dan rekan-rekannya, mengaku tidak pernah ciut. Pihaknya juga takut akan dituntut oleh perusahaan.

Alasan lain warga memasuki lahan ini tidak lepas dari rekomendasi Komnas HAM. Di mana pihaknya berharap pada Februari ini, Pemkab Lombok Utara-pascadisurati, akan bersedia turun menemui warga menjernihkan persoalan ini. Rukding menyebut, sebanyak 36 KK warga Trawangan masih belum memperoleh hak pembagian lahan. Ke-36 warga ini pun bersikukuh harus memperoleh 4 hektar sebagaimana tercantum di rekomendasi Komnas HAM.

Dulunya, tiap KK memperoleh pembagian masing-masing 3 are di areal PT. WAH. Bagi Rukding, mereka yang menerima 3 are itu adalah orang-orang yang tidak tahu seluk beluk permasalahan. Mereka yang menerima tidak pernah di Trawangan sebelumnya.

“Terus mereka mau apa di sana. Tempat yang diberikan itu tempat kuburan. Sekarang kan mereka keluar lagi jualan di sini (pinggir pantai), tapi kita mau bilang apa. Karena orang dikasih tempat yang kumuh,” cetusnya lagi.

Senada dikatakan H. M. Basyir alias Saparudin, pihaknya sudah membuka lahan Trawangan sejak tahun 1973/1974. Ia juga menuntut agar warga 36 KK memperoleh hak yang sama dengan perusahaan. Pembagian lahan dulu oleh pemerintah dirinya tidak memperoleh. Lagi pula, ia juga tidak memperoleh ganti rugi atas bangunannya senilai Rp 450 juta yang dibongkar paksa oleh perusahaan. Kini lahan dan eks tempat tinggalnya telah disita.

“Di sebelah sana rumah saya sampai habiskan Rp 450 juta, dibongkar. Sampai sekarang tidak ada ganti rugi. Masa iya kami masyarakat saja yang rugi,” tanyanya.

Terpisah, Wakil Penanggung Jawab lapangan – PT. WAH, Andi Muhdar, yang ditemui di Trawangan merespon aktivitas pembersihan lahan oleh warga. Ia menanyakan dasar klaim lahan oleh warga, agar dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana HGB yang dimiliki PT. WAH.

“Siapa punya lahan pak, ini tanah bersertifikat ini. Setelah dibagi kepada mereka di belakang, semua bersertifikat mereka itu. Termasuk ini sudah bersertifikat loh. Ini tanah kami ini, PT. WAH, Pimpinan, H. Sapto (saat ditanya dualisme kepemimpinan WAH),” tegas Andi.

Lantas terhadap aktivitas warga itu, ia akan menunggu perkembangan lebih lanjut. “Saya punya tanggapan ingin tahu dasarnya apa, di dalam kami punya kekuasaan ini, di dalam hak milik kami, Hak Guna Pakai (HGP), dasarnya (warga) apa? Karena kan sudah termasuk pengrusakan pak, nah kami juga akan tindaklanjuti (dimaksud: persoalkan secara hukum, red),”.

Untuk diketahui, Andi saat ini tengah bertugas sebagai penanggung jawab aktivitas terkini PT. WAH. Beberapa pekerjaan yang mulai dilakukan yaitu membuat sumur untuk peresapan, membuat batako dan membuat kolam renang di kavlingan areal WAH yang dipisah oleh Danima Resort itu.

“Kan aneh pak, kalau memang mereka punya, mana buktinya. Kita bukan berbicara atas apa, list lah.
Sekarang mana buktinya (perintah Komnas HAM, red). Saya punya sepeda motor, harus punya BPKB. Saya punya tanah maka saya harus punya sertifikat. Semua orang bisa ngaku, anak kecil juga ngerti kalau itu,” demikian Andi mempertegas klaim 4 hektar dari warga. (ari)

BERITA TERKAIT :