Suara NTB » News » Headline » Setelah Pijar, Ekonomi Kreatif Dinilai Langkah Tepat Entaskan Kemiskinan di Dompu
<span style='color:#808080;font-size:82%'>Refleksi Kepemimpinan HBY - Arif<p>Setelah Pijar, Ekonomi Kreatif Dinilai Langkah Tepat Entaskan Kemiskinan di Dompu</span> <span style='color:#808080;font-size:82%'>Refleksi Kepemimpinan HBY - Arif<p>Setelah Pijar, Ekonomi Kreatif Dinilai Langkah Tepat Entaskan Kemiskinan di Dompu</span>
Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat pidato refleksi 2 tahun kepemimpinannya di periode kedua tahun 2016 – 2021 di pendopo Bupati, Sabtu, 17 Februari 2018 sore.
Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dan Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH Dompu (Suara NTB) – Kesuksesan Kabupaten Dompu mengembangkan program Sapi, Jagung,... <span style='color:#808080;font-size:82%'>Refleksi Kepemimpinan HBY - Arif<p>Setelah Pijar, Ekonomi Kreatif Dinilai Langkah Tepat Entaskan Kemiskinan di Dompu</span>

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dan Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH

Dompu (Suara NTB) – Kesuksesan Kabupaten Dompu mengembangkan program Sapi, Jagung, Rumput Laut (PIJAR), khususnya jagung berhasil menurunkan kemiskinan hingga 13,43 persen di tahun 2017. Namun dengan semakin kecilnya persentase kemiskinan, penurunan angka kemiskinan akan semakin sulit, sehingga diperlukan langkah stategis lain dalam penurunan angka kemiskinan untuk menunjang program TERPIJAR.

Berdasarkan rilis BPS Provinsi NTB kondisi tahun 2017, Kabupaten Dompu menyisakan kerak kemiskinan cukup besar yaitu 10,76 persen. Kerak kemiskinan merupakan angka kemiskinan yang relatif sulit untuk ditangani. Masyarakat yang termasuk dalam kerak kemiskinan ini merupakan penduduk yang tidak bisa berbuat apa – apa dan kelompok masyarakat yang malas. Namun kedalaman kemiskinan Dompu sangat tipis yaitu 1,838 dan keparahannya hanya 0,386. Itu berarti, kesenjangan atau rasio ketimpangan antara kaya dan miskin relatif tidak terlalu lebar.

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Dompu termasuk yang terbaik di Indonesia. Dengan sisa angka kemiskinan 13,43 persen, target untuk menyisakan maksimal 10 persen di tahun 2020 semakin mudah dicapai. “Yang luar biasa, jarak yang disebut gini rasio itu tipis sekali. Itu menandakan, distribusi pendapatan cukup merata. Kekuatan ekonomi kita, itu tidak terfokus pada orang tertentu saja,” ungkap Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin pada acara doa syukur 2 tahun kepemimpinannya di pandopo Bupati, Sabtu, 17 Februari 2018, sore.

Garis kemiskinan Kabupaten Dompu berada di Rp.266.483,- dan rata – rata pengeluaran penduduk dengan status krak kemiskinan sebesar Rp.265.181,-. Sebanyak 40 persen ekonomi Kabupaten Dompu ditunjang pertanian dan diikuti oleh sektor perdagangan, pemerintahan, konstruksi, dan transportasi.

Jika hanya mengandalkan sektor pertanian, peningkatan taraf hidup masyarakat akan semakin sulit. Terlebih penguasaan lahan oleh petani semakin terbatas, sehingga upaya meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Mengembangkan sektor jasa dan industri termasuk diantaranya ekonomi kreatif merupakan cara tepat untuk mendistribusikan pendapatan yang efektif dalam menekan kemiskinan di daerah.

Terpilihnya Kabupaten Dompu dalam 5 daerah tempat pelaksanaan Inovatif dan Kreatif melalui Kolaborasi Nusantara (IKKON) tahun 2018 yang dikembangkan Badan Ekonomi Kreatif (Bekref) RI setelah Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin melakukan presentasi tentang komoditas jagung secara sistematis dan tematik di hadapan panelis di Bekref pada 30 – 31 Januari 2018 lalu menjadi peluang bagi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif atau pemberian nilai tambah atas produk unggulan daerah secara ekonomi, sosial dan budaya. Karena IKKON itu sendiri merupakan upaya pengembangan kapasitas dengan mengkolaborasikan potensi yang dimiliki daerah dengan para pelaku ekonomi kreatif.

Bambang juga mengaku, dalam 2 bulan terakhir pihaknya sedang membicarakan bantuan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga selama 30 tahun senilai hampir Rp.1 T. Aturannya, tidak boleh ada uang dari luar negeri langsung ke Kabupaten, tapi harus ke pemerintah pusat atau Kementrian. Namun pihaknya sudah dihubungi dan akan bertemu Menteri Pertanian Senin (19/2) ini di Jakarta. “Orang – orang ini maunya tidak mampir ke mana – mana, maunya langsung ke H. Bambang. Itu sekelumit harapan semangat kita tentang Dompu ini,” ungkapnya.

Investasi ini, lanjut H. Bambang, direncanakannya untuk membangun pusat terminal jagung di Kilo yang terkoneksi dengan pelabuhan Nusantara. Di sini juga akan dibangun Silo atau tanki timbun yang mampu menyimpan jagung 200 – 300 ribu ton, sehingga berapapun produksi tidak ada kekhawatiran tidak ada pembeli dan harga turun.

Ia pun berharap doa masyarakat Kabupaten Dompu agar daerah ini dijauhkan dari segala bencana dan cobaan yang tidak mampu diselesaikan. Doa juga untuk para petani, nelayan, peternak, pegawai dan apapun profesinya dimudahkan segala urusannya. “Dimudahkan segala urusannya dan untuk saya pribadi, mudah – mudahan masalah yang sedang terjadi segera diselesaikan dan diangkat oleh Allah SWT. Apapun alasannya, daerah ini milik kita semua, tanggungjawab kita semua, “ harap H. Bambang.

Kepala BPS Provinsi NTB, Ir Endang Tri Wahyuningsih, MM pada rapat koordinasi perencaan Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu tahun 2018 di pandopo Bupati, Senin, 12 Februari 2018 lalu menyebutkan, IPM Kabupaten Dompu berada pada posisi 65,48 atau berada di urutan ke 5 se NTB. Turunnya posisi IPM Dompu disebabkan melemahnya laju IPM Dompu tahun 2014 sehingga tergeser oleh Lombok Barat setelah sebelumnya digeser oleh Kabupaten Sumbawa. Komponen yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah atas IPM ini terkait dengan usia harapan hidup dan komponen pengeluaran per kapita per tahun.

Pengeluaran perkapita pertahun penduduk Dompu 2017 berada di urutan 9 dari 10 Kabupaten/Kota di NTB. Padahal data yang dirilis BPS tahun 2017 untuk kondisi 2016, pendapatan perkapita masyarakat Dompu paling tinggi di NTB yaitu Rp.23 juta per tahun. Kondisi ini dipengaruhi oleh pengeluaran masyarakat Dompu lebih bersifat konsumtif dan tidak berputar dalam daerah.

Namun berbagai kemajuan dan prestasi yang diraih Kabupaten Dompu ini akan lebih optimal bila sistem kerja Bupati didukung oleh para pembantunya. Karenanya, peran Sekda selaku pimpinan birokrasi di daerah dan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai manajer dari masing – masing urusan pemerintah, harus memahami tupoksi dan manajemen pemerintah. Tampa itu, kinerja pemerintah tidak akan bisa melaju maksimal dan justru akan membebani kerja Bupati sebagai kepala urusan pemerintah di daerah. Terlebih, urusan pemerintahan masuk dalam 3 besar penentu ekonomi daerah setelah sektor pertanian dan perdagangan di tahun 2017. (ula/*)

 

BERITA TERKAIT :