Potensi Ekowisata di Sekotong Belum Digarap Maksimal

Giri Menang (suarantb.com) – Ratusan hektare lahan di pesisir pantai Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat telah ditanami tanaman bakau yang cukup rimbun. Sayangnya, potensi ekowisata ini belum digarap secara maksimal.
Kepala Desa Sekotong Tengah, Lalu Sarappudin menyatakan kunjungan wisatawan ke hutan mangrove tersebut masih rendah.”Kunjungan masih sekedarnya saja, karena belum dikelola maksimal. Kalau kita belum kelola maksimal ya sama saja,” ungkapnya, Senin, 11 Desember 2017.

Sarappudin mengaku pihaknya menunggu turun tangan pemerintah daerah untuk membantu pengelolaan kawasan tersebut. Karena jika diserahkan ke desa saja, pihaknya mengaku kita tidak mampu lantaran anggaran yang sedikit.

“Pertemuan di pemda diskusi soal bakau sudah sering, kita minta pemda untuk terlibat untuk bisa menjadi ekowisata. Karena bukan hanya desa yang dapat keuntungan kalau kita kelola mangrove ini secara keseluruhan. Pemerintah daerah yang seharusnya berperan lebih banyak, karena keuntungan secara internal tidak ada kalau desa,” jelasnya.

Keuntungan yang bisa diperoleh desa dikatakannya hanya berupa peluang bagi masyarakat untuk mencari alternatif mata pencaharian. Ditanya tentang rencana pengembangan hutan bakau tersebut, Sarappudin menjabarkan akan dibangun gardu pandang,dermaga dan jembatan, yang membutuhkan dana sekitar Rp 1 miliar. Akan ditambah dengan pembuatan sentra kuliner terapung berbentuk lesehan, yang dikelola BUMDes bersama warga. “Kita cuma harapkan masyarakat bisa mendapat tambahan mata pencarian di sini,” imbuhnya.

Sebagai bentuk keseriusan untuk menjaga hutan bakau tersebut telah diterbitkan Perdes Nomor 4 Tahun 2017 tentang perlindungan bakau dan wilayah pesisir. Sehingga, segala bentuk tindakan pengrusakan yang dilakukan terhadap kawasan tersebut akan dikenai sanksi.

“Kita di desa sudah ada komitmen buat peraturan desa (perdes) untuk perlindungan bakau dan pesisir yaitu Perdes Nomor 4 Tahun 2017. Luas tanaman bakaunya yang sudah kita data sampai 100 hektare lebih, datanya kita masukkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan,” tandasnya. (ros)