Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Kunci Stabilitas Politik dan Keamanan

0

Mataram (Suara NTB) – Stabilitas politik dan keamanan di wilayah NKRI menumbuhkan iklim pembangunan yang kondusif. Stabilitas dimaksud merupakan perwujudan soliditas antara TNI dengan Polri.

Demikian disampaikan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo Senin, 20 November 2017 dalam pengarahannya kepada 1.267 personel gabungan TNI-Polri di Auditorium IPDN Kampus NTB, Praya, Lombok Tengah.

Tahun 2018 mendatang, kata Gatot, merupakan salah satu tahun krusial sebab pelaksanaan Pilkada serentak.

“Keharmonisan TNI-Polri menjadi tolok ukur dan harus tetap dijaga. Jangan mau diadu domba oleh pihak yang ingin memecah keutuhan NKRI,” tegasnya.

Dalam menghadapi tahun politik tersebut, Panglima TNI mengingatkan bahwa potensi konflik gesekan di masyarakat sangat tinggi. TNI-Polri harus bisa menjadi penengah. Untuk itu, dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2018, TNI-Polri harus netral.

Gatot menambahkan, pembangunan bangsa ini ditentukan oleh stabilitas keamanan dan politik. “TNI dan Polri merupakan dua tiang kokoh yang menyangga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

Dia mengenang arahan Presiden RI Joko Widodo di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu, yang menyebutkan bahwa TNI-Polri politiknya adalah politik negara.

“Apa yang dilakukan TNI dan Polri tujuannya adalah untuk tegak kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus taat kepada hukum dan sikapnya harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan segala-galanya serta taat kepada atasan,” urai Gatot.

Stabilitas politik dan keamanan itu berdampak positif dalam menunjang laju pembangunan. Sebab, kondusivitas adalah salah satu hal yang penting.

“Soliditas TNI dan Polri mewujudkan stabilitas keamanan dan stabilitas politik, maka pembangunan dan investasi akan berjalan serta pertumbuhan ekonomi akan meningkat,” ujarnya.

Dalam mengantisipasi kemungkinan akan adanya konflik yang terjadi saat Pilkada serentak 2018, Panglima TNI sudah memerintahkan para Pangdam dan para Danrem untuk melakukan pemetaan daerah-daerah yang kemungkinan akan terjadi konflik.

“Sejak awal harus dinetralisir dan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat serta Kepolisian setempat,” tandas Gatot. (why)