Pemprov Minta Anggaran Gaji Guru Honorer Rp 60 Miliar Tak Dipotong

0

Mataram (suarantb.com) – Pemprov NTB mengharapkan alokasi anggaran untuk gahi guru dan pegawai honorer sebesar Rp 60 miliar tak dipotong lagi oleh Badan Anggaran (banggar) DPRD NTB. Anggaran untuk gaji guru dan pegawai honorer ini masih dibahas dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2018.

Sekretaris Daerah NTB, H. Rosiady H. Sayuti menekankan agar dalam pembahasan anggaran Rp 60 miliar yang telah disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak dipotong alias dikurangi oleh Banggar. “Jangan disentuhlah itu, karena itu untuk anak-anak, guru-guru kita SMA/SMK kan,” tegasnya, Senin, 13 November 2017.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, H. Suruji sebelumnya juga menyatakan harapan agar besaran anggaran tersebut tidak dikurangi. Jika anggaran sebesar Rp 60 miliar itu dikurangi lagi, lebih baik dinolan saja.

“Tidak perlu ada seleksi, udah sekolah jalan saja sendiri. Mending jalan seperti biasa, yang amburadul. Ndak usah kita mikir mau nata guru, sekolah kalau kita ndak berani keluar uang. Kita butuh untuk gaji 5.200 honorer, kalau dikasih anggaran tidak cukup, tidak memungkinkan kita menggaji. Kalau hanya cukup untuk menggaji enam bulan, habis itu berenti, buat apa?” katanya.

Tak kunjung tuntasnya pembahasan anggaran tersebut diakui Suruji menjadi kendala tak kunjung digelarnya seleksi guru honorer. Padahal, sebelumnya ia menjanjikan seleksi akan digelar awal November 2017. Sebab sejak awal tahun anggaran, seleksi guru honorer ini telah diusulkan, dan TAPD menyerahkan sejak sebulan lalu untuk dibahas bersama Banggar.

Meski demikian, Suruji tak bisa berbuat banyak. Keputusan tetap berada di tangan Banggar dari pihak legislatif untuk menyetujui besaran anggaran tersebut. Saat dipanggil Banggar untuk membahas usulan itu, Suruji menemukan ada sejumlah anggota yang setuju dengan usulan itu, ada yang ingin mencoret dan ada yang ingin menambah jumlah anggaran tersebut. (nas)