Suara NTB » News » Kota Mataram » Dugaan Prostitusi “Pasar Beras”, Pemkot Ancam Tempuh Jalur Hukum
Dugaan Prostitusi “Pasar Beras”, Pemkot Ancam Tempuh Jalur Hukum Dugaan Prostitusi “Pasar Beras”, Pemkot Ancam Tempuh Jalur Hukum
Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang (Suara NTB/lin)
Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram berencana akan menata ulang pasar panglima atau yang lebih dikenal dengan sebutan “pasar beras” di kawasan Cakranegara. Penataan... Dugaan Prostitusi “Pasar Beras”, Pemkot Ancam Tempuh Jalur Hukum

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram berencana akan menata ulang pasar panglima atau yang lebih dikenal dengan sebutan “pasar beras” di kawasan Cakranegara. Penataan ulang dilakukan dengan tujuan agar pasar tersebut  tidak lagi kumuh, serta tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebab selama ini ada dugaan bahwa terdapat oknum yang memanfaatkannya sebagai tempat prostitusi.  Dalam hal ini, Pemkot mengancam akan mengambil tindakan tegas dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH).

Hal itu juga dibenarkan oleh Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang  Pasar Panglima memang masih disebut sebagai tempat prostitusi khususnya di malam hari.  Ia meminta  kepada masyarakat agar menghentikan praktik tersebut.

Pemkot melalui Satpol PP akan mengambil tindakan tegas jika masih ada warga yang ditemukan berbuat asusila di tempat itu.

“Kita sudah imbau dan sudah lakukan upaya pencegahan, kalau masih saja seperti itu maka jangan salahkan siapa-siapa kalau aparat penegak hukum yang turun tangan,” sesalnya, Jumat, 20 Oktober 2017.

Ia juga mengatakan bahwa posko terpadu yang direncanakan dibangun di pasar itu belum bisa terlaksana dengan alasan tidak tersedia lahan. Padahal, posko terpadu itu dihajatkan untuk mengawasi para pekerja malam di pasar tersebut.

“Kok masih semrawut  di Pasar Panglima.  Ini harus kita perbaiki. Kita akan menatanya, kita sudah diskusikan kita akan menatanya dan akan libatkan hansip, ada 325 orang hansip optimalisasi peran mereka bisa di sana,” ujarnya.

Ia menekankan penataan dilakukan bukan semata pada konteks fisik pasarnya, tapi juga menciptakan kondisi yang aman dan  kondusif. Selain untuk keamanan dan ketertiban juga untuk meminimalkan  penggunaan untuk yang bukan seharusnya.

“Ada yang katakan di sana masih ada pekerja malam (prostisusi), itu yang harus kita atasi,” ujarnya.

Martawang mengatakan, pihaknya juga tidak dapat membangun posko di Pasar Panglima karena lahan yang akan dipakai sebagai  lokasi pembangunannya adalah lahan milik warga. Sehingga harus dilakukan  pembebasan lahan terlebih dahulu.

Sehingga, untuk sementara ini pihaknya sedang menginventarisir warga pemilik lahan untuk dilakukan pembebasan. Namun demikian,  sebelum posko dibangun,  sudah ada petugas linmas yang ditugaskan secara bergilir di Pasar Panglima untuk melakukan pengawasan.

“Belum jadi posko karena lahannya belum ada.  Kalau masyarakat kita imbau untuk menghentikan hal itu karena kalau masih tetap seperti itu maka kita akan tempuh proses hukum,” ujarnya. (lin)

BERITA TERKAIT :