Suara NTB » News » Ekonomi » Suku Bunga KPR Hambat Bisnis Properti
Suku Bunga KPR Hambat Bisnis Properti Suku Bunga KPR Hambat Bisnis Properti
Salah satu komplek rumah subsidi yang dibangun pengembang di Lombok Barat. (Suara NTB/bul)
Mataram (Suara NTB) – Masih tingginya suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi salah satu faktor yang menghambat bisnis properti melaju. Kendati lesunya penjualan... Suku Bunga KPR Hambat Bisnis Properti

Mataram (Suara NTB) – Masih tingginya suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi salah satu faktor yang menghambat bisnis properti melaju. Kendati lesunya penjualan perumahan persoalannya hampir sama secara nasional.

Rumah dengan harga di atas Rp 1 miliar, jangan harap akan cepat ditangkap pasar. Yang laku saat ini rumah-rumah dengan harga Rp 350 juta ke bawah. Demikian menurut Ketua Forum Perumahan Rakyat (Forpera) Provinsi NTB, Ir. L. Anas Amrullah.

Rumah dengan harga Rp 1 miliar di NTB tidak banyak dibangun oleh pengembang. Kendatipun ada, jumlahnya terbatas dan saat ini yang dijual hanya stok-stok lama. Belum ada yang dibangun baru.

“Saya bisa bilang tidak banyak yang produksi, kalaupun ada tapi kondisi itu hanya menyisakan stok yang ada. Yang bangun unit baru relatif kecil sekali,” ujarnya.

Untuk saat ini, konsumen nampaknya benar-benar menunda pembelian rumah dengan harga tinggi. Untuk rumah komersil, yang masih bisa terjual hanya perumahan dengan harga Rp 350 juta maksimal. Diatas itu, konsumen mikir-mikir.

Selain daya beli masyarakat yang masih lemah, faktor lainnya yang tak dipungkiri yakni suku bunga KPR yang masih tinggi, di atas dua digit (10 ke atas). Kalaupun diberlakukan suku bunga 9 persen (satu digit), sifatnya hanya program. Berlaku dua tahun dan selanjutnya mengikuti suku bunga pasar.

“Karena itu, kalau dibandingkan dengan produksi rumah murah 1.000 unit, ada sekitar 10 persen yang dibangun untuk rumah komersil,” demikian L. Anas.

Sebelumnya, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB H. Miftahuddin Ma`ruf, SH, mengemukakan penjualan perumahan untuk rumah komersil trennya melambat. Dibanding dengan total penjualan rumah subsidi, rumah komersil terjual tahun ini hanya 178 unit. Karena itu, dominan pengembang-pengembang lokal melirik pembangunan kawasan rumah subsidi.

Untuk rumah subsidi, animo masyarakat cukup tinggi. Bahkan tercatat jumlah antrean pengajuan KPR subsidi 5.000-an calon konsumen. Saat ini yang sudah acc pengajuannya di bank penyalur KPR sudah 2.000 user. Terdapat 18 pengembang yang membangun perumahan subsidi untuk tahun 2017 ini.

Tersebar 14 lokasi di Kabupaten Lombok Barat, 1 lokasi di Kabupaten Lombok Tengah, 3 lokasi di Kabupaten Lombok Timur dan 4 lokasi di Sumbawa Besar atau Kabupaten Sumbawa. Program sejuta rumah ini menjadi ramai peminatnya, kata H. Ma`ruf, dikarenakan cicilan bulannya yang relatif terjangkau Rp 900-an ribu/bulan, bunga flat 5 persen selama masa setoran.

Disamping itu, pemerintah memberikan kemudahan berupa kebijakan Down Payment (DP) atau uang muka hanya sebesar 1 persen, atau sekitar Rp 1,450 juta dari harga rumah. Pemerintah juga membantu uang muka sebesar Rp 4 juta bagi TNI / Polri. (bul)

BERITA TERKAIT :