Pembebasan Lahan Dam Mujur Butuh Rp 1,5 Triliun

Praya (Suara NTB) – Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dan Pemprov NTB diminta segera menyiapkan dana sharing untuk mendukung pembebasan lahan pembangunan Dam Mujur. Dana untuk pembebasan lahan ini cukup besar, yakni diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Prof. Dr. H. Farouk Muhamad, di Praya, Kamis, 27 Juli 2017. Menurutnya, besarnya kebutuhan anggaran pembebasan lahan Dam Mujur tersebut, mengingat harga lahan di lokasi tersebut terbilang cukup mahal. Terlebih luas lahan yang akan dibebaskan juga cukup luas.

“Dari desain yang ada, luas lahan yang mesti dibebaskan untuk Dam Mujur mencapai sekitar 250 hektar,” sebutnya.

Dikatakannya, kebutuhan anggaran pembebasan lahan jauh lebih besar dari kebutuhan pembangunan Dam Mujur, sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan proses pembebasan lahan tersebut.

Pasalnya, pemerintah pusat biasanya baru mau mendukung proses pembebasan lahan jika ada niat sungguh-sungguh dari pemerintah daerah setempat. Salah satunya dengan menyiapkan dana sharing pembebasan lahan.

“Mulai sekarang pemerintah daerah perlu menyiapkan dana sharing pembebasan lahan. Sehingga pemerintah pusat yakin kalau kita di daerah sungguh-sungguh mau membangun Dam Mujur,” jelasnya.

Terkait proses pembangunan Dam Mujur, Farouk mengaku pihaknya akan terus mengawal di tingkat pemerintah pusat, sehingga pembangunan Dam Mujur bisa terwujud. Tidak hanya itu, segala upaya akan dilakukan untuk memastikan Dam Mujur bisa benar-benar terbangun.

Menurutnya, Dam Mujur penting untuk dibangun. Mengingat, dampaknya yang besar bagi pengembangan sektor pertanian di daerah ini. Sekaligus menjadi salah satu solusi dalam mengatasi persoalan kekeringan yang selama ini dialami masyarakat Loteng bagian selatan. (kir)