Suara NTB » News » Lombok Barat » Sejumlah Oknum Anggota DPRD Lobar Belum Kembalikan Dana Bansos
Sejumlah Oknum Anggota DPRD Lobar Belum Kembalikan Dana Bansos Sejumlah Oknum Anggota DPRD Lobar Belum Kembalikan Dana Bansos
Sekretaris DPRD Lobar H. Isnanto Karyawan (Suara NTB/dok)
Giri Menang (Suara NTB) – Belanja bantuan sosial (bansos) 20 anggota dan mantan anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) senilai Rp 142.900.000 menjadi temuan BPK-RI.... Sejumlah Oknum Anggota DPRD Lobar Belum Kembalikan Dana Bansos

Giri Menang (Suara NTB) – Belanja bantuan sosial (bansos) 20 anggota dan mantan anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) senilai Rp 142.900.000 menjadi temuan BPK-RI. 20 anggota dan mantan anggota DPRD inipun terpaksa mengembalikan belanja bansos tersebut ke kas daerah. Dari 20 anggota DPRD, terdapat 7  anggota dewan masih aktif, sedangkan sisanya 13 anggota tidak aktif lagi.

Mengacu rekap temuan hasil pemeriksaan BPK-RI nomor LHP : 02/S/XIX/.MTR/01/2011 tanggal 4 Januari 2011 terkait belanja bansos anggota DPRD tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2014. Dari 20 anggota DPRD yang menunggak Rp 142.900.000 ini, 15 anggota Dewan sudah melunasi pengembalian bansos  senilai Rp 97.400.000. Dari 15 yang harus mengembalikan ini, 9 orang sudah tidak aktif, sedangkan 6 anggota dewan di antaranya masih aktif menjabat.

Sedangkan anggota dewan yang belum mengembalikan belanja bansos sebanyak lima anggota dengan nilai Rp 45.500.000. Dari lima anggota dewan, satu anggota dewan masih aktif menjabat. Bersangkutan berasal dari Fraksi PPP. Sedangkan empat orang lainnya, sudah tidak menjabat. Satu orang di antaranya ditahan di LP dan satu orang lagi meninggal dunia. Jumlah tunggakan belanja Bansos ini bervariasi, mulai dari Rp 1 juta hingga paling besar Rp 35 juta.

Baca juga:  Tersangka Dugaan Korupsi BBGRM Bima Diperiksa Lagi

Dikonfirmasi mengenai data ini, Sekretaris DPRD Lobar H. Isnanto Karyawan mengaku tunggakan pengembalian belanja Bansos 2010-2014 belum semua dikembalikan. Masih ada satu anggota dewan aktif yang belum melunasi pengembalian. Sedangkan sisanya kebanyakan mantan anggota dewan yang belum mengembalikan.

“Itu belum kayaknya dikembalikan,” jelasnya.

Pihaknya akan mengecek apakah susaj dilakukan pemotongan gaji untuk pengembalian kerugian negara ini. Jika belum maka pihaknya akan mengambil langkah.

Terkait temuan ini berada di Dinas PPKD (sekarang Bapenda), pihak Sekretariat DPRD hanya memfasilitasi untuk menagih anggota DPRD yang masih aktif saja, sedangkan anggota yang sudah tidak aktif, penagihannya dilakukan  oleh SKPD terkait. ‘’Kecuali temuannya di Sekretariat Dewan, kami bakal melakukan penagihan,’’ ujarnya, Kamis, 20 April 2017.

Baca juga:  Polres Lotim Hentikan Penyelidikan Kasus Jembatan Ambruk

Untuk membantu penagihan terhadap anggota dewan yang masih aktif, jelasnya, pihaknya sudah berupaya maksimal. Buktinya, dari 7 anggota yang belum melunasi sudah hampir semua melunasi pengembalian belanja bansos.

‘’Tersisa hanya satu orang anggota dewan yang belum melunasi. Bahkan untuk mengbalikan kerugian ini anggota dewan mencicil Rp 1 juta sebulan melalui pemotongan gaji,’’ ujarnya. (her)

BACA BERITA LAINNYA :

Tidak ada komentar sejauh ini.

Jadilah yang pertama untuk meninggalkan komentar di bawah ini .

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *