Suara NTB » News » Lombok Utara » Investasi Padat Modal Belum Optimal Serap Tenaga Kerja
Investasi Padat Modal Belum Optimal Serap Tenaga Kerja Investasi Padat Modal Belum Optimal Serap Tenaga Kerja
Tenaga kerja di NTB (ilustrasi) (Suara NTB/dok)
Tanjung (Suara NTB) – Pusat Strategi dan Studi Internasional (CSIS) Jakarta, melakukan studi perihal kemiskinan dan ketimpangan kemiskinan. Kabupaten Lombok Utara (KLU) masuk sebagai... Investasi Padat Modal Belum Optimal Serap Tenaga Kerja

Tanjung (Suara NTB) – Pusat Strategi dan Studi Internasional (CSIS) Jakarta, melakukan studi perihal kemiskinan dan ketimpangan kemiskinan. Kabupaten Lombok Utara (KLU) masuk sebagai satu kabupaten yang diteliti, dalam beberapa hari terakhir.

Konsep studi yang dilakukan, CSIS menggelar diskusi kelompok terfokus (FGD) secara paralel, melibatkan pejabat SKPD, DPRD, akademisi, lembaga/organisasi keagamaan, dan masyarakat. Tujuan FGD ini, menurut Kepala Departemen Politik CSIS, Vidhy Andika Perkasa, untuk mendapatkan perspektif lebih luas menyangkut kemiskinan dan ketimpangannya di sejumlah daerah, serta mengetahui lebih dekat pandangan masyarakat civil sebagai penerima kebijakan pemerintah.

Dari pemaparan berbagai kalangan, mengemuka bahwa persoalan kemiskinan di KLU berbeda dengan daerah lain. Seperti di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Di Bantaeng, angka kemiskinannya rendah, tetapi ketimpangannya sangat tinggi. Sebaliknya KLU, angka kemiskinannya tertinggi di NTB tetapi ketimpangannya rendah sebesar 0,39.

“Ketimpangan kemiskinan Lombok Utara bahkan lebih rendah dari nasional. Sementara di dunia, ketimpangan kemiskinan Indonesia nomor 4 terburuk di dunia. Kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia, sama dengan kekayaan 100 juta orang miskin,” katanya, Kamis, 20 April 2017 di Hotel Mina Tanjung.

Baca juga:  Bangun Smelter, AMNT Siapkan Rp 10 Triliun

Kemiskinan dan ketimpangannya ini menurut Vidhy, menarik untuk dikaji. Sejauhmana peran lintas aktor dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, karena kemiskinan erat kaitannya dengan kemampuan pengeluaran. Di samping aspek ekonomi, sejauhmana pula aspek sosial dan politik mempengaruhi masyarakat miskin.

“Aspek sosial politik lebih kepada kebijakan, apakah salah, tidak merata, atau apakah dipengaruhi oleh adanya friksi antara DPRD dan eksekutif,” katanya.

Di kalangan akademisi, secara umum melihat karakteristik kemiskinan daerah-daerah di NTB berbeda satu sama lain.

Dosen Fakultas Ekonomi Unram, Dr. Firmansyah, melihat secara kearifan lokal warga kurang mampu di KLU dan daerah lain konsisten menunjukkan kemandirian. Misalnya, dalam acara keagamaan nyaris tidak ada ketimpangan dari perayaan antarwarga. Demikian dalam hal pembangunan masjid, sebagian besar dibangun menggunakan biaya swadaya masyarakat.

Maraknya perdagangan dalam bentuk retail modern di sejumlah daerah di NTB bagi Firmansyah, turut mempengaruhi masyarakat pengangguran. Sebab keterlibatan tenaga kerja di perdagangan relatif sedikit, serta penyerapan produk lokal di perdagangan retail masih rendah. “Produk lokal yang terserap juga sedikit, sehingga walaupun pertumbuhan ekonomi NTB tumbuh tetapi kemiskinan tidak turun-turun,” sambungnya.

Baca juga:  Waspadai Modus Penguasaan Lahan oleh WNA

Melihat peta kemiskinan di satu daerah, dapat diidentifikasi dari dua penyebab yaitu secara struktural dan kultural. Kemiskinan struktural dipengaruhi oleh malkebijakan penerintah di daerah, sebaliknya kemiskinan kultural disebabkan karena kebiasaan masyarakat.

Sementara Dosen Fakultas Pertanian, Dr. Anas Zaini mengatakan, melihat kantong kemiskinan dominan di kalangan petani gurem dan buruh tani. Diukur dari aset pertanian, rata-rata per rumah tangga hanya memiliki 0,26 hektar. Jumlah ini jauh dari luasan layak untuk menutupi kebutuhan warga miskin tersebut.

Kemiskinan dan ketimpangan kemiskinan termasuk dipengaruhi oleh inkonsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Di sektor pertanian contohnya, sejak rentang tahun 1970 mulai terjadi perubahan pola dimana pemerintah lebih menekankan pada proses pertumbuhan, tahun 1980 mengejar efek merembet (trickle down effect), dan 1990 berorientasi pada basic needs. (ari)

BACA BERITA LAINNYA :

Tidak ada komentar sejauh ini.

Jadilah yang pertama untuk meninggalkan komentar di bawah ini .

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *