Suara NTB » News » Lombok Timur » 177,88 Hektar Kawasan Perkotaan Lotim Kumuh Berat
177,88 Hektar Kawasan Perkotaan Lotim Kumuh Berat 177,88 Hektar Kawasan Perkotaan Lotim Kumuh Berat
Salah satu rumah warga di Lotim yang masuk dalam katagori kumuh dan tidak layak huni. Sebagian rumah kumuh akan diatasi melalui program Kotaku. (Suara NTB/rus)
Selong (Suara NTB) – Kawasan perkotaan Lombok Timur (Lotim) seluas 177,88 hektar masuk dalam kawasan kumuh berat. Ratusan hektar kawasan ini tahun 2017 ini... 177,88 Hektar Kawasan Perkotaan Lotim Kumuh Berat

Selong (Suara NTB) – Kawasan perkotaan Lombok Timur (Lotim) seluas 177,88 hektar masuk dalam kawasan kumuh berat. Ratusan hektar kawasan ini tahun 2017 ini merupakan hasil identifikasi dan sudah di-SK-kan oleh Bupati Lotim yang selanjutnya akan disentuh dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Koordinator Kota Program Kotaku, H. Afiffudin Adnan kepada Suara NTB, Kamis, 20 April 2017 dari 177 hektar lebih itu tersebar di 16 desa/kelurahan di Kecamatan Labuhan Haji, Kecamatan Selong, Terara, Masbagik dan Sakra. Selain kawasan kumuh berat, ada juga kawasan kumuh lainnya. Khusus kawasan kumuh berat itu diintervensi dengan program pencegahan kumuh berat.

Sedangkan di luar itu, bisa dilakukan peningkatan. Kawasan yang butuh peningkatan ini lebih luas dari kawasan kumuh berat, yakni berada di 51 desa/kelurahan.

Baca juga:  Kemiskinan dan Kesenjangan Tak Bisa Diselesaikan Secara Parsial

Penanganan kawasan kumuh, terang H. Afiffuddin tidak bisa ansih menjadi tanggung jawab pelaksana program Kotaku, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen, seperti masyarakat bersama pemerintah daerah hingga pemerintah desa. “Persoalan kekumuhan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang, karena ini adalah masalah bersama,” ungkapnya.

Pemerintah daerah, katanya, menjadi nakhoda. Soal anggaran, tidak bisa pula hanya mengandalkan dana pusat, karena sumber anggaran pusat berkisar Rp 20-30 persen saja. Sisanya dari anggaran pemerintah daerah, termasuk dari pemerintah provinsi dan pemerintah dan desa.

Besaran dana yang dibutuhkan untuk pengentasan kawasan kumuh ini diakui cukup besar. Tiap lingkungan setingkat Rukun Tetangga (RT) butuh dana berkisar Rp 1,2 miliar. Bahkan melihat tingkat kekumuhan masing-masing wilayah yang berat butuh dana lebih besar dari jumlah tersebut.

Baca juga:  Belasan Pembangunan Skala Besar Tertunda

Disebut kawasan kumuh berat, antara lain tergambar dari hasil identifikasi bentuk bangunan rumah kumuh. Rumah terlihat atap dan dinding yang tidak memenuhi standar. Jalan lingkungan, idealnya 1,5 meter lebarnya. Namun terkadang banyak yang tidak sampai 1,5 meter.

Menjadi persoalan juga adalah, aspek ketersediaan air bersih, sehingga menjadi bagian diintervensi agar warga yang tinggal di kawasan tersebut bisa mendapatkan akses air bersih dengan mudah. Selain itu, ada sanitasi, jamban dan tempat pembuangan sampah yang memadai serta peralatan mengantisipasi kebakaran. (rus)

BACA BERITA LAINNYA :