Kinerja SKPD Digenjot Jelang Berakhirnya Masa Jabatan TGB

Mataram (suarantb.com) – Meski tahun 2018 masih delapan bulan lagi, Pemerintah Provinsi NTB telah menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dalam rangka pembukaan Forum SKPD untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) TA 2018, Senin lalu, 27 Maret 2017.

Dipimpin langsung oleh Gubenur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi dan dihadiri oleh Wagub NTB, H Muh Amin, Sekda NTB, H Rosiady Sayuti, para Asisten, Staf Ahli dan seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov NTB, rapat ini bertujuan memantapkan rumusan kebijakan strategis dan program prioritas pembangunan lingkup SKPD Pemprov NTB di 2018.

“Program yang terpilih akan dikoordinasikan dengan rencana pembangunan pemkab/pemkot dalam ajang Musrenbang provinsi yang akan berlangsung dalam bulan April mendatang,” jelas Karo Humas dan Protokol Setda NTB, H Yusron Hadi.

Dalam rapat tersebut, menurut Yusron TGB menekankan penyelesaian berbagai target pembangunan dan menjamin terwujudnya kontinuitas pembangunan di NTB. Khususnya dengan jalan menggenjot kinerja seluruh SKPD.

SKPD diminta merampungkan pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018. Mencermati persoalan yang masih timbul dalam upaya pencapaian indikator target pembangunan, kemudian mencari solusinya.

“Dari 31 indikator kinerja telah banyak yang tercapai dan atau bahkan terlampaui. Namun masih ada 12 indikator yang perlu perhatian serius untuk pencapaiannya,” ungkap TGB.

Adanya kebijakan eksternal yang hadir di tengah upaya pembangunan yang dilakukan memang memengaruhi percepatan pemerintah daerah mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, upaya antisipatif dan membuka ruang-ruang alternatif pelaksanaan program sejatinya harus dilakukan.

Bertolak dari kondisi terkini di daerah dan dinamika perkembangan global dan nasional, SKPD diminta mampu memetakan persoalan yang kemungkinan dihadapi kedepannya. Dan persoalan ini harus terjawab dalam program kerja tahun 2018.

“Ini penting kaitannya dengan penegasan Bapak Gubernur tentang kontinuitas pembangunan di Nusa Tenggara Barat ke depan. Pak Gubernur ingin mewariskan arah kebijakan pembangunan yang lebih baik lagi ke depannya,” jelas Yusron.

Tema dari RKPD 2018 disebutkan Yusron adalah Memantapkan Infrastruktur dan Memacu Investasi untuk Penanggulangan Kemiskinan. Intinya, penanggulangan kemiskinan di NTB akan dilakukan melalui investasi dan pemantapan infrastruktur wilayah. Mulai dari infrastruktur berupa jalan, saluran irigasi, perumahan, rumah sakit, sekolah hingga sarana penyedia air bersih.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi maupun investasi di daerah. “Investasi itu tidak semata mendorong secara kuantitas investor masuk di daerah. Tapi bagaimana investasi itu secara berkualitas berlangsung di NTB, dengan tetap menganut prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga mampu memanfaatkan sumber daya daerah secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Investasi yang hendak didorong Pemprov NTB juga ditekankan bukan sembarangan. Hanya investasi yang bisa melibatkan masyarakat secara lebih masif.

“Sehingga masyarakat merasakan betul dampak dari kehadiran investasi itu di daerah. Jangan kemudian investasi menjadi penghambat bagi berkembangnya ekonomi kerakyatan,” lanjutnya. (ros)