Suara NTB » News » Ekonomi » KPP NTB Nilai Kebijakan Pusat Menyusahkan Masyarakat
KPP NTB Nilai Kebijakan Pusat Menyusahkan Masyarakat KPP NTB Nilai Kebijakan Pusat Menyusahkan Masyarakat
PROTES - Pengurus KPP NTB mengepalkan tangan sebagai bentuk protes atas berbagai kebijakan pemerintah pusat yang sangat memberatkan masyarakat kecil.  (suarantb.com/nas)
Mataram (suarantb.com) – Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) NTB menilai sejumlah kebijakan pemerintah pusat, mulai dari kenaikan tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pengurusan... KPP NTB Nilai Kebijakan Pusat Menyusahkan Masyarakat

Mataram (suarantb.com) – Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) NTB menilai sejumlah kebijakan pemerintah pusat, mulai dari kenaikan tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor, kenaikan tarif dasar listrik, bahan bakar khusus sangat memberatkan masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan melambungnya harga cabai yang menembus angka di atas Rp 100 ribu per kg.

Ketua KPP NTB, Dra. Hj. Wartiah, M.Pd mengaku sangat menyayangkan sejumlah kebijakan pemerintah tersebut. Ditambah lagi dengan kenaikan harga cabai yang hampir terjadi di seluruh Indonesia.

“Kaukus Perempuan Parlemen NTB tak menginginkan kenaikan ini. Karena memberatkan masyarakat. Kenaikannya juga secara tiba-tiba. Tentu ini tidak bisa dibiarkan. Untuk itu kami berharap ini diperjuangkan di DPD RI, diperjuangkan ke tingkat yang lebih tinggi di pusat,” kata Wartiah, Rabu, 11 Januari 2017.

Baca juga:  Pemprov NTB Usulkan Harga Minimal Pembelian Cabai di Tingkat Petani

Ia khawatir masyarakat akan terus menerus mengalami kesusahan akibat kenaikan ini. Terlebih kondisi masyarakat NTB saat ini yang berada di Bima masih belum stabil akibat bencana banjir bandang 24 Desember 2016 lalu. Menurutnya, kebijakan pusat yang menaikkan tarif dan kenaikan harga cabai akan menyusahkan masyarakat.

“Diketahui, Bima yang masih berduka atas bencana beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, tentu saja masyarakat kita yang kena bencana, yang sekarang berada di tempat lain juga, dampaknya dua kali lipat. Prinsipnya kebijakan ini kita ingin ditinjau ulang kenaikan semua itu,” tandas Ketua Komisi V DPRD NTB ini.

Baca juga:  Wajib Pajak Besar di Mataram Masih Nunggak Pajak

Sementara itu, anggota DPD RI Dapil NTB, Hj. Bq. Diyah Ratu Ganefi mengatakan kenaikan ini meresahkan masyarakat. Berbicara kenaikan harga kebutuhan pokok, tanpa disadari sebenarnya sudah mengalami kenaikan secara perlahan-lahan dari dulu. Ia meminta pemerintah turun ke masyarakat secara rutin.

“Kita betul-betul mengawal ini dari KPP NTB. Kita harapkan nantinya suara kita ini dari NTB didengar,”tandasnya. (nas/*)

BACA BERITA LAINNYA :