suarantb
 
RedaksiIklanArsipHalaman UtamaHari Ini
Pemekaran Lotim Harus Tinjau Ulang Tiga Kecamatan

Pasang Iklan Disini Hubungi :
087865679444
081907082664
081547187400

 

Pasang Iklan Disini Hubungi :
087865679444
081907082664
081547187400

 

Pasang Iklan Disini Hubungi :
087865679444
081907082664
081547187400

 

Pasang Iklan Disini Hubungi :
087865679444
081907082664
081547187400

 

Updated : Selasa 20/08/13

Mataram (Suara NTB)-
Jika melihat sisi geografis, rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB)  Kabupaten Lombok Selatan  (KLS), ada beberapa hal yang perlu ditinjau ulang. Setidaknya, ada tiga kecamatan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim),  yakni Kecamatan Terara, Kecamatan Montong Gading dan Kecamatan Sikur yang  berada di sebalah Utara dan di bawah kaki Gunung Rinjani secara historis dan geografis  tidak layak dimasukkan menjadi bagian dalam rencana pemekaran KLS.

Demikian disampaikan salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Montong Gading, Dr.Yanis Maladi di Mataram, Senin (19/8) kemarin. Yanis Maladi mengatakan, sangat keberatan terhadap rencana dari pemekaran DOB KLS yang memasukan Kecamatan Montong Gading dalam agenda pemekaran menjadi Kabupaten Lombok Selatan. ‘’Atas dasar ini saya beserta beberapa tokoh masyarakat dan kepala desa di tiga kecamatan telah membentuk tim inisiator peninjauan kembali DOB KLS,’’ jelasnya.

Dengan pertimbangan itulah, Yanis Maladi berpendapat bahwa urgensi pemekaran KLS masih perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan usulan. ‘’Kami sepakat bahwa pada dasarnya pemekaran daerah merupakan efek samping yang logis dari kebijakan dan tujuan desentralisasi untuk memakmurkan rakyat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah,’’ katanya.

Namun Yanis Maladi melihat rencana Pemekaran DOB KLS saat ini masih kurang rasional dan dilandasi dengan pertimbangan yang lemah. Usulan pemekaran DOB KLS terkesan terburu-buru. ‘’Sehingga menurut kami tidak lagi mengedepankan tujuan yang sesungguhnya dari desentralisasi, yaitu untuk mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat, menciptakan sistem pemerintahan daerah yang responsif, dan meningkatkan kemakmuran rakyat di daerah secara holistik (menyeluruh),’’ ujarnya.

Pada tanggal 1 Agustus 2013 kata Yanis, Tim Inisiator Peninjauan KLS telah melayangkan surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI terkait usulan peninjauan kembali pembentukan DOB KLS. Dalam surat tersebut tim ini juga telah melampirkan surat keberatan kepala-kepala desa di tiga Kecamatan yang keberatan terhadap rencana memasukan tiga kecamatan menjadi bagian dari KLS.

Usulan dan aspirasi yang disampaikan tim inisiator katanya,  menguatkan hasil Penelitian dan Kajian Akademis Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Research Centre for Politics and Government (PolGov) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM  Yogyakarta. Menurut kajian yang dikeluarkan PolGov UGM berdasarkan hasil pemetaannya mengkaji usulan pemekaran DOB KLS, bahwa secara parameter statistik dan administratif seperti luas wilayah, jumlah penduduk, ketersediaan infrastruktur pemerintahan, dan sebagainya yang ada Kabupaten Lombok Timur layak dimekarkan. Namun penentuan kelayakan pemekaran tidak dapat semata‐mata didasarkan pada parameter‐parameter statistik dan administratif tersebut. Lebih dari itu,  yang jauh lebih penting untuk dilihat adalah kesiapan pemerintah (governability) dan masyarakat dalam mengelola tata pemerintahan yang kelak terbentuk.

Secara administratif dan statistik sesuai kajian UGM pada dasarnya Yanis Maladi sepakat bahwa Kabupaten Lotim perlu untuk dimekarkan karena memang sudah layak. Tinggal bagaimana saat ini memperkuat kapasitas pemerintahan baik dari sisi SDM maupun kelembagaan serta dimensi kepemimpinan sebagai faktor penting yang menentukan anatomi dan postur pemerintahan.

Di sisi lain katanya,  peran masyarakat sangat menentukan terselenggaranya good governance.  oleh karena itu tambahnya,  peningkatan kapasitas pemerintahan di satu sisi harus pula diiringi dengan pengembangan masyarakat baik dari sisi kualitas SDM, kelembagaan‐kelembagaan civil society, maupun kekuatan ekonomi masyarakat. Inilah yang menjadi catatan penting dalam upaya mewujudkan pondasi yang kuat dalam membangun daerah baru. Ibarat membangun rumah harus dipikirkan secara matang pondasinya, agar yang tinggal di dalam rumah tersebut merasa nyaman dan aman. (*)


-----------------------------------------------------------------------

- PPK Serahkan Dokumen Kontrak ke Kejaksaan
- Daerah Jangan Tersandera Janji BTDC
- Pemekaran Lotim Harus Tinjau Ulang Tiga Kecamatan
- Sejumlah Daerah Terancam Bangkrut
- Tiga Ketua Kelompok Tani Diperiksa Kejaksaan



- Tokoh
- Komentar

@Copyright Suara NTB