suarantb
 
RedaksiIklanArsipHalaman UtamaHari Ini
Tambang Liar Sekotong Telan Korban Lagi
Bupati Tak Bisa Berbuat Banyak, Pemprov Sarankan Intensifkan Penyadaran
 

updated: Sabtu 01/09/2012

TAMBANG LIAR : Inilah salah satu pemandangan perbukitan di Sekotong yang ‘’dikuasai’’ penambang emas liar. (Suara NTB/dok)

 


 

 

Kembali tewasnya penambang ilegal di lokasi pertambangan Sekotong Lombok Barat (Lobar) membuat pemerintah setempat tak habis pikir dan tak bisa berbuat banyak. Pasalnya, sejak keberadaan aktivitas pertambangan ilegal itu, Pemkab Lobar sudah mewanti-wanti masyarakat tentang bahaya aktivitas yang masih dilakukan dengan peralatan seadanya itu.

BUPATI Lobar, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd yang dikonfirmasi via ponselnya Jumat (31/8) kemarin mengaku turut prihatin dengan kejadian yang menimpa para penambang tersebut. Dia menyesalkan masih terus adanya korban jiwa akibat aktivitas penambangan liar di Sekotong. Padahal, lanjut dia, masyarakat telah diminta untuk bersabar sambil menunggu regulasi karena pemkab ingin mengawal masyarakat dalam melakukan penambangan dengan menggunakan mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan. “Kita merasa prihatin dan duka mendalam atas peristiwa yang terjadi di Sekotong,” katanya.

Menurut bupati yang saat ini berada di Jawa Timur , pemkab masih mengupayakan agar aktivitas pertambangan emas di Sekotong menjadi tambang resmi yang bukan hanya memproteksi alam tapi juga memproteksi penambang dan warga sekitar dari bahan berbahaya. “Kita masih melakukan pengkajian, kami berharap masyarakat untuk bersabar,” harapnya.

Namun demikian, sebagai bupati, ia tidak bisa berbuat banyak dengan masih berlangsungnya aktivitas pertambangan di wilayah Sekotong tersebut. Alasan perut selalu menjadi kendala ketika pihaknya bersama aparat hukum hendak melakukan penertiban (bukan penutupan,red). ‘’Tapi kami akan berusaha terus menyadarkan masyarakat untuk kebaikan dan keselamatan para penambang itu juga,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabag Humas dan Sandi Pemkab Lobar, Drs. Ispan Junaidi M.Ed menegaskan, mengacu dari kejadian sebelumnya, pihak Pemkab Lobar tak ingin lagi kecolongan. Pun langkah antisipasi bertambahnya korban jiwa, telah dilakukan jauh-jauh hari oleh Bupati Lobar yakni dengan mempercepat terealisasinya Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) di Sekotong.

Pemkab Lobar memang sudah memiliki keinginan kuat untuk segera membuka WPR di Sekotong. Terlebih lagi berdasarkan perundang-undangan, kewenangan membuka WPR berada di tangan bupati setempat. “Pemkab melalui bupati sudah berkeinginan untuk sesegera mungkin mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan mekanisme yang jelas,” jelasnya.

Namun, tambah Ispan, untuk bisa merealisasikan WPR tersebut Pemkab Lobar masih dihadapkan pada kendala yang cukup besar yakni adanya lokasi tambang di hutan lindung maupun hutan produktif. ‘’Pemkab mesti mengajukan surat pinjam pakai ke Departemen Kehutanan RI,’’ tandasnya.

Intensifkan Penyadaran Masyarakat

Untuk menangani maraknya aktivitas penambang liar di daerah Sekotong, Pemkab Lobar tidak hanya perlu mengambil tindakan tegas dengan melakukan penertiban. Namun tindakan yang tidak kalah penting yang perlu diambil yaitu lebih mengintensifkan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat, karena itu langkah pendekatan kepada masyarakat dalam hal ini penting dilakukan.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. Eko Bambang Soetedjo kepada Suara NTB, Jumat (31/8) kemarin. Menanggapi semakin maraknya penambang liar menurut Eko Bambang, Pemkab Lobar sebenarnya sudah mengambil tindakan penanganan terutama penertiban. Namun tindakan pemahaman dan penyadaran melalui sosialisasi.

Eko Bambang menyatakan, penyadaran penting dilakukan untuk jangka panjang. Karena dampak keberadaan tambang selain memberi manfaat ekonomi juga mendatangkan kerugian terhadap lingkungan.

Lebih jauh dikatakan Eko, saat ini Pemkab Lobar sedang menyusun Amdal kawasan tambang Sekotong. Amdal ini akan dijadikan bahan untuk melengkapi persyaratan izin ke Kemenhut terkait pinjam pakai lahan. Karena kawasan itu masih tumpang tindih, pasalnya sebelum izin pertambangan itu Pemkab setempat telah menerbitkan izin pengelolaan hutan. (smd/her)

@Copyright Suara NTB