suarantb
 
RedaksiIklanArsipHalaman UtamaHari Ini
Bupati Dompu Turunkan Pangkat Sejumlah Pejabat
 
updated: Kamis 21/06/2012

Dompu (Suara NTB)-
Setelah lama ditunggu, Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin akhirnya memutasi 206 pejabat struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu. Sejumlah pejabat eselon III yang diturunkan dari jabatannya sebagai sanksi atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat dan beberapa di antaranya dipromosi ke eselon lebih tinggi. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin mengungkapkan hal itu pada acara mutasi pejabat struktural di gedung PKK Dompu, Rabu (20/6) kemarin.

Dalam mutasi pejabat struktural kali ini, ada beberapa pejabat yang dipromosikan dan bahkan ada yang terkena sanksi berupa penurunan jabatan sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat. Namun tidak ada pejabat eselon II yang terkena sanksi, tetapi hanya pada beberapa eselon III diantaranya Drs. H. Sirajuddin (Kabag Kesra Setda) menjadi Kasi Perlindungan Usaha pada Dinas Koperindag Tamben, Nurdin, S.Sos (Kabid Yankes Dikes) menjadi Kasi di dinas lain, Anwar, S.Sos (kabid planologi Dinas Kehutanan) menjadi Kasubag umum dan kepegawaian pada Badan PP dan KB), Dardani, S.Sos (Kabid Mutasi BKD) menjadi Kasubag Program dan pelaporan pada Kesbang Poldagri, dan Sukrin (Kabid Kependudukan Dinas Dukcapil) menjadi Kasi di dinas lain.

Sanksi penurunan jabatan ini, beberapa pejabat terlihat menerimanya dan itu terlihat dari sikap mereka yang tetap mengikuti proses pelantikan hingga selesai. Tapi ada juga yang memilih meninggalkan ruang pelantikan seperti yang dilakukan oleh Anwar, S.Sos. “Untuk apa, lebih baik saya keluar,” kata Anwar sambil meninggalkan ruang pelantikan. Sementara Drs. H. Sirajuddin sesaat dibacakan dimutasi ke eselon IV dari eselon III, Sirajuddin yang terlihat berdiri bersama deretan pejabat yang akan dilantik langsung dipapah ke samping barisan pejabat dan didudukkan di kursi.

Adapun pejabat eselon II yang dipromosi seperti Drs. Diaul Anhar (staf Bappeda Dompu dan mantan calon wakil Bupati tahun 2010 berpasangan Ir. Eddy Wahyudin, MBA) menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menggantikan Ir. Syarifuddin yang dimutasi menjadi staf ahli bidang kemasyarakatan, dan H. Burhan, SH (Kabag Hukum Setda) menjadi Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi menggantikan Dra. Ratnasari yang dipercaya menjadi Kadis Dukcapil Dompu. Drs. Burhanuddin H. Mahadi (staf ahli bidang kemasyaratan) menjadi Kadis Kehutanan, Ir. H. Husni Thamrin (Kadis Kehutanan) menjadi Asisten 2, Adil Paradi, SIP (Asisten 2) menjadi Asisten 3. H. Agus Bukhari, SH (Kadis Dukcapil) didefinitifkan sebagai Asisten 1 dan merangkap dengan Plt Sekda Dompu.

“Saya ucapkan selamat kepada yang dipromosi, saya ucapkan mohon maaf kepada yang tidak naik jabatannya, bahkan kepada yang terpaksa diturunkan eselonnya. Karena bagaimanapun juga, sistem harus seperti itu. Ada punishment, dan ada reward, dan kita akan coba konsisten untuk itu,” ujar Bambang.

Bambang juga mengajak kepada pejabatnya untuk mengakhiri dikotomi seperti yang berkembang diantara pejabat yaitu ada dinas basah dan dinas kering, pejabat titipan dan lainnya, karena semua itu tidak ada. “Mulai hari ini saya mengajak saudara untuk bersatu padu mendedikasikan diri kita demi kepentingan Dompu yang kita cintai,” ajaknya.

Selain itu, status laporan keuangan Dompu yang masih disclaimer menjadi catatan semua pejabat dan tahun 2013 mendatang atau penilaian laporan keuangan tahun 2012 harus wajar tampa pengeculian (WTP). Dengan status ini, ada banyak uang yang bisa didapat. Seperti untuk mempercepat pembangunan daerah, Kementrian Keuangan sudah menyiapkan pinjaman investasi untuk Pemda. Tapi status disclaimer, Dompu tidak dipercaya untuk diberi pinjaman. Status disclaimer Dompu ganjalan terbesarnya soal aset. Karena Pemkab Dompu mengakui memiliki asset hampir Rp 700 miliar, tetapi hanya 20 % yang bisa dibuktikan dengan alas hak yang jelas. Rp 600 miliar lebih, sifatnya masih diaku-aku saja dan belum ditunjang dengan bukti kepemilikan.

Bambang juga mengaku, temuan dan rekomendasi BPK akan ditindak lanjutinya dengan segera. Bahkan akan ada beberapa orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai temuan BPK dalam laporan keuangan daerah. “Seperti hari ini, mungkin ada bapak/ibu mempertanyakan kenapa ada yang diturunkan eselonnya. Kami menindak lanjuti laporan dari Inspektorat. Kalau kami diamkan juga ternyata salah. Saya harap mulai hari ini bahu membahu membangun daerah ini. kita mengabaikan kepentingan pribadi, golongan atau kelompok,” ajaknya. (ula)

@Copyright Suara NTB