|
|
|
Dugaan ‘’Fee’’ untuk Nazaruddin dari RSP Unram
Tersangka Baru, Tunggu Perkembangan Penyidikan |
Mataram (Suara NTB)
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta keterangan Rektor Universitas Mataram (Unram), Prof. H. Sunarpi, P.hD serta sejumlah pejabat Unram lainnya beberapa waktu lalu. Selain pemeriksaan dilakukan di Mataram, KPK juga memanggil Rektor Unram untuk didengar keterangannya di Kantor KPK, Jakarta. selanjutnya |
|
Diperiksa Tujuh Jam, Asisten I Setda KLU Ditahan Kejaksaan |
Mataram (Suara NTB)
Setelah melalui proses penyidikan sejak tahun 2010 lalu, akhirnya kasus pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) KLU berujung pada penahanan Drs. Simparudin. Asisten I Setda KLU ini ditahan karena paling bertanggung jawab dalam pembebasan lahan senilai Rp 2 miliar lebih itu. selanjutnya |
|
|
 |
 BERSEMANGAT : Fandi berusaha mengisi lembar jawaban UN dengan tangannya yang tidak sempurna. Sementara dua siswa tuna netra dengan semangat tinggi menjawab soal Un dengan huruf braile. (Suara NTB/sir)
|
|
|
|
Cacat Bukan Halangan
Siswa SLB Semangat Jawab Soal UN
|
Mataram (Suara NTB)
Memiliki keterbatasan fisik dan mental tidak membuat para siswa di Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Mataram menyerah begitu saja untuk bisa lulus dalam Ujian Nasional (UN) SMP kali ini. Sama seperti siswa normal lainnya, mereka memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk bisa lulus UN untuk bisa menatap masa depan yang lebih carah. selanjutnya |
|
|
Usut Dugaan Proyek Air Bersih Mangkrak
Tanggung Jawab Pemprov, Penegak Hukum Didesak Turun Tangan
|
|
Mataram (Suara NTB)
Mangkraknya proyek air bersih di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima membuat kalangan Dewan gerah. Bahkan ada dorongan, agar proyek yang diduga mangkrak senilai Rp 6 miliar itu diproses hukum oleh Kejaksaan atau Kepolisian. selanjutnya
|
|
TOKOH |
Tak Mau Kecolongan
PEMPROV NTB tidak ingin kecolongan terhadap aktivitas terorisme di NTB. Antisipasi terhadap kemungkinan adanya bibit-bibit atau aktivitas teroris harus dicegah sejak awal. selanjutnya
|
|
KOMENTAR |
 Cepat Lebih Bagus
SEKDA NTB yang juga Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), H.M. Nur SH, MH, mengungkapkan, pihaknya sudah menerima hasil pengkajian dan kualifikasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terhadap pejabat eselon II, III dan IV yang menjadi bahan pertimbangan mutasi yang akan dilakukan Gubernur NTB. selanjutnya
|
|
SUARA NTB |
|
KARYAWAN DAN KARYAWATI HARIAN SUARA NTB
|
|
|
