Mataram (Suara NTB)-
Kalangan DPRD NTB meragukan apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengusut tuntas pelaku penembakan terhadap warga sipil di Pelabuhan Sape, Bima beberapa waktu lalu. Pasalnya hasil uji forensik terhadap korban meninggal sampai saat ini masih belum juga jelas padahal aparat kepolisian adalah ahli dalam mengusut hal tersebut seperti jenis peluru dan senjata yang dipakai. Untuk itu, lembaga yang diharapkan dapat mengusut tuntas kasus tersebut adalah Komnas HAM.
Demikian dikatakan anggota Komisi I (Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan) DPRD NTB, H. Rumaksi, SJ, SH kepada Suara NTB Jumat (6/1) kemarin diruang kerjanya. Menurutnya dengan melihat penanganan kasus yang dilakukan oleh aparat kepolisian seperti kasus pencurian sandal jepit yang melibatkan AAL, seorang remaja 15 tahun di Palu, Sulawesi Tengah yang divonis hukuman bersalah karena dinyatakan terbukti melakukan pencurian sandal seorang bintara polisi. Ini menunjukkan bahwa keadilan itu masih jauh dari harapan masyarakat.
“Dalam kasus-kasus kecil seperti ini justru mereka (Aparat kepolisian, Red) menerapkan hukum murni. Masa’ orang mencuri sandal lebih besar hukumannya dengan orang korupsi miliaran rupiah,” ujarnya.
Terkait dengan kasus bentrokan aparat keamanan dengan masyarakat di Pelabuhan Sape, Bima yang menyebabkan korban jiwa dan puluhan lainnya luka-luka, Rumaksi merasa pesimis aparat keamanan dapat mengusut tuntas kasus itu. Pasalnya yang diusut malah kasus-kasus kecil seperti polisi yang melakukan indikasi kekerasan dan pemukulan kepada masyarakat. Sedangkan kasus yang lebih besar yaitu dugaan penembakan kepada masyarakat masih belum tersentuh.
“Sangat kita ragukan kalau polisi tidak tahu siapa yang melakukan penembakan itu. Ini kan sudah masuk ke lab forensik dan tidak mungkin tidak ada hasilnya karena mereka lebih tahu/ahlinya. Mereka sudah ahli betul tinggal sekarang keseriusannya. Malah yang disidangkan dugaan kasus kekerasan dan pemukulan oleh aparat kemanan dengan memberikan sanksi yang sangat ringan,” ungkap Rumaksi.
Untuk itu lanjutnya saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah keadilan, aparat keamanan harus mengusut tuntas tanpa pandang bulu walapun anggota yang melakukan kesalahan dengan pemberian sanksi yang setimpal. “Kalau itu dilakukan saya rasa masyarakat akan menerima semua dan kembali akan tenang dan bisa diajak bicara untuk ke depan,” harapnya.
Rumaksi menjelaskan sulit sekali aparat akan transparan menangani kasus yang terjadi di Bima itu, sehingga lembaga yang paling diharapkan untuk mengusut tuntas adalah komnas HAM. “Ini yang kita harapkan sekarang adalah hasil investigasi dari Komnas HAM untuk membongkar kasus ini sehingga ketemu yang sebenarnya.,” jelasnya.
Hal senada diungkapkan anggota komisi I lainnya, Intihan. Menurutnya kasus penembakan yang terjadi di Bima, kinerja pihak aparat keamanan untuk mengungkapnya sangat diragukan. Pasalnya akan terjadi banyak kepentingan. ”Karena permasalahannya kalau kemungkinan penembakan itu dilakukan oleh polisi terus dilaporkan ke polisi ini kan bagaimana mungkin bisa transparan,” tandasnya.
Untuk itu ke depan, dalam mengantisipasi agar tidak terjadi kasus-kasus serupa maka perlu dilakukan peninajuan kembali protap yang digunakan oleh aparat kemanan dalam menghadapi massa. Karena menurut Rumaksi, protap yang digunakan saat ini adalah protap peninggalan zaman Belanda yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. (nas)
