Mataram (Suara NTB)
Pihak Rektorat Universitas Mataram (Unram) membantah keras soal mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin yang dikait-kaitkan dengan proyek Rumah Sakit Pendidikan (RSP) setempat. Diklaim, semua proses berlangsung terbuka, bebas dan di bawah pengawasan langsung Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nama Nazaruddin sama sekali tidak disebut – sebut.

Bantahan tersebut disampaikan kembali Rektor Unram, Prof Dr. Sunarpi, Sabtu (20/8). Sunarpi didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2010, Ahmad Jufri menyebutkan, proyek senilai Rp 570 miliar itu berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan.  Praktis secara teknis, pihaknya hanya sebagai pelaksana.

Sunarpi mengurai dari awal, ketika proyek RSP diusulkan tahun 2007, kemudian ditetapkan tahun 2008 dan mulai pelaksanaan tahun 2009. Saat proyek itu masuk tahap pertama, dirinya baru masuk jabatan orang nomor satu di Unram. Tahap kedua tahun 2010, pun belum menjadi tanggungjawab penuhnya. Namun saat menjadi penanggungjawab untuk tahap dua, Rektor mengaku sudah mengingatkan semua pihak yang terlibat. 

Akhirnya diputuskan proyek itu dievaluasi dan meminta audit BPKP. Proses evaluasi itu berdampak pada keterlambatan kelanjutkan fisik proyek selama dua hari dan memaksa pihaknya membayar Rp 100 juta. Alkes pun tidak diterimanya langsung, karena memeriksa kesesuaian dengan aspek. Ini pun berdampak denda dan dibayar pihaknya Rp 886 juta. Segala yang menjadi kegiatan 2009 diaudit dan ada beberapa menjadi temuan BPK menyangkut administrasi.

Inilah serangkaian proses terbuka menurut Rektor. Evaluasi itu pun sudah disampaikan kepada BPKP dan Irjen Pendidikan.  “Dari proses yang saya lakukan itu, sama sekali tidak muncul nama Nazaruddin. Sampai pada tahap kedua yang saya tangani, sama sekali tidak ada nama itu (Nazar, red). Jadi saya kaget kok tiba – tiba ada muncul pemberitaan yang dikait-kaitkan proyek ini dengan Nazaruddin,” bebernya.

Ditanya keterkaitan antara PT. DGI yang diduga berafiliasi dengan Nazzarudin, pihaknya tidak tahu menahu. “Itu di luar kewenangan kami. Karena kami hanya mengetahui mulai dari proses lelang sampai pelaksanaan,” bantahnya lagi. Bagaimana dengan isi BlackBerry Massengger (BBM) antara Rosa dengan Anggelina Sondakh yang menyebut Unram? Dijawab Rektor, masyarakat diminta tidak salah menginterprestasikan komunikasi dua wanita itu.

Diakuinya, Rosa dari PT Anak Negeri berkomunikasi dengan Anggelina Sondakh soal pengalihan alokasi anggaran, yang seharusnya diperuntukkan ke Unram, namun digeser ke Universitas Sumatera Utara (USU). “Nah, itulah yang menyebabkan tahun 2011 ini Unram tidak mendapat anggaran sama sekali. Sebab bisa jadi, permintaan Rosa itu sudah dipenuhi oleh Mbak Anggie kemudian diserahkan kepada pembangunan RSP di USU, sehingga faktanya Unram tidak dapat anggaran,” tegasnya. Intinya Rektor mengakui tidak ikut pada proses anggaran, namun hanya pada pelelangan dan pelaksanaan.

PPK Tahun 2010, Ahmad Jufri pun membeberkan hal yang sama. ditambahkannya, proses itu sudah dilalui dengan ketat dan merujuk juga pada Surat Edaran (SE) Rektor agar lelang dan pelaksanaanya mematuhi Kepres 80 Tahun 2003. Pelelangan sudah diumumkan melalui media dan terdaftar 28 perusahaan peserta. “Memastikan lelang tidak bermasalah, kami menyurati Irjen. Setelah memang tidak ada masalah, masuk pada tahap pra kualifikasi dan lolos 25 perusahaan,” tandasnya.

Setelah dievaluasi lagi, gugur lima rekanan. Hingga akhirnya ditentukan tiga rekanan yang lolos passing great atau ambang lulus 75, yakni PT Adi Karya (AK), PT. Duta Graha Indah (DGI) , dan PT.PP. “Semua proses itu diawasi oleh Irjen yang menurunkan timnya ke Mataram,” katanya. “Dan penentuan pemenangpun dari Kementerian, bukan kami,” sambungnya. Sehingga ditegaskannya lagi, dalam serangkaian proses itu sama sekali tidak muncul nama Nazaruddin. (ars)

“Nah, itulah yang menyebabkan tahun 2011 ini Unram tidak mendapat anggaran sama sekali. Sebab bisa jadi, permintaan Rosa itu sudah dipenuhi oleh Mbak Anggie kemudian diserahkan kepada pembangunan RSP di USU, sehingga faktanya Unram tidak dapat anggaran,”