Selong (Suara NTB)-
Pemkab Lombok Timur (Lotim) mulai merealisasikan janjinya untuk segera mendistribusikan kompor batu bara untuk omprongan tembakau sebelum musim pengomprongan tiba. Tapi pemkab tampaknya dihadapkan masalah serius, yakni ratusan petani tembakau menolak menerima kompor batu bara dimaksud.
Fakta penolakan terhadap kompor dengan harga yang disetarakan dengan uang sekitar Rp 5 juta per unit tersebut berlangsung di Kantor Kecamatan Sukamulia, Lotim, Rabu (21/7) kemarin. Ratusan petani yang hadir di kantor Camat tersebut meminta kompor diganti dengan uang. ‘’Sebab tidak ada yang manjamin kualitas tungku tersebut. Jadi, mendingan kami diberikan uang, akan lebih bermanfaat di saat kami mulai mengolah lahan atau memelihara tembakau yang baru ditanam,’’ begitu para petani.
Dalam acara realisasi bantuan kompor batu bara yang dihadiri antara lain dari PT. BPR NTB, pihak PD Selaparang Agro, Camat Sukamulia, aparat pemerintahan Desa Setanggor dan Padamara serta ratusan petani tembakau penerima tungku batu bara itu, dengan tegas petani menolak kebijakan Pemprov NTB dan Pemkab Lotim itu. Melihat adanya penolakan dari para petani, pihak PT. BPR NTB dan Selaparang Agro batal untuk merealisasikannya. Daftar yang disiapkan dan rencananya direalisasikan dengan cara memanggil satu per satu petani untuk menandatangani tanda bukti penerimaan pun akhirnya dilipat kembali.
‘’Sebaiknya pemkab Lotim meninjau ulang kebijakan ini,’’ demikian para petani. Tidak populernya kebijakan itu, menurut para petani, lebih disebabkan karena tungku dimaksud sama sekali tidak pernah disosialisasikan kepada para petani, apalagi diuji coba. ‘’Lebih bijaksana kalau program konversi yang didanai antara lain dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) tersebut direalisasikan dalam bentuk uang,’’ tambah mereka.
Petani menegaskan kalau Pemkab tetap memaksakan untuk memberikan tungku kepada petani, maka takutnya nanti akan menjadi gejolak yang besar di tengah-tengah masyarakat. Camat Sukamulia, Moh. Sabrun mengakui pemberian tungku kepada petani tembakau menimbulkan persoalan di tengah masyarakatnya, apalagi pihak perusahaan maupun intansi terkait yang diberikan wewenang untuk melakukan pengadaan dan sosialisasi terhadap penggunaan tungku belum dilakukan secara maksimal.
Sabrun memiliki daftar bahwa dari 511 orang petani pemilik oven yang sudah masuk dalam daftar calon penerima tungku di wilayah Kecamatan Sukamulia, namun justru yang keluar namanya sebanyak 137 orang saja. ‘’Kami bingung karena kami selalu diprotes oleh warga yang tidak masuk dalam daftar penerima tungku itu," ujar Sabrun seraya mengatakan dalam realisasi ini juga tidak ada dari pihak Dinas Energi Sumberdaya Mineral dan Perindustrian Perdagangan (ESDM-PP) selaku instansi pengguna anggaran penyedia kompor itu, maupun Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Lotim yang merupakan instansi teknis program perkebunan tembakau.
Hal yang sama dikatakan Kepala Desa Setanggor, Lalu Bagiasman. ‘’Bagaimana masyarakat akan bisa menerima tungku begitu saja, sedangkan dari pihak perusahaan dan instansi pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi tentang kualitas tungku yang dibuat tersebut,’’ ujarnya. ‘’Siapa yang berani menjamin kalau kualitas tungku yang dibuat Pemkab Lotim itu bagus?’’ katanya. Faktanya, kata dia, tidak pernah dilakukan uji publik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan pemenang tender tungku itu,’’ tambah Bagiasman. (038)
