Giri Menang (Suara NTB)
Selain kangkung, tahu, dodol nangka dan sejumlah produk olahan lainnya, telur asin sebenarnya juga salah satu komiditi yang banyak dicari oleh para konsumen baik lokal maupun dari luar daerah, mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di NTB. Pasalnya telur asin yang dihasilkan oleh pengusaha NTB berkualitas bagus sehingga para konsumen banyak mencari produk telur asin asal NTB. selanjutnya

Kota Bima (Suara NTB)
Terbentuknya tim Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan (TPTGR), cukup menjadi senjata Pemkot Bima untuk memperbaiki pengeloaan keuangan yang amburadul. Para pejabat yang kepergok audit BPK diduga menyalahgunakan anggaran, dicecar Satgas TPTGR untuk mau mengembalikan uang yang terlanjur dipakai tanpa prosedur pencairan resmi. Tugas mereka memang berat, karena harus menagih uang dengan angka fantastis, Rp 30,1 miliar. selanjutnya

Mataram (Suara NTB)-
DPP Partai Golkar yang telah mengambilalih proses penentuan dukungan untuk putaran kedua Pilkada Lombok Tengah, dipastikan akan menjatuhkan pilihannya ke pasangan H. M. Suhaili F. T, SH – L. Normal Suzzana (Maiq Meres). Suhaili akan segera diminta ke Jakarta untuk menandatangani kontrak politik dengan DPP sebelum keluarnya keputusan dukungan tersebut. selanjutnya

Mataram (Suara NTB)-
Tantangan yang dihadapi KPU Lombok Tengah dalam menyelenggarakan Pilkada putaran kedua semakin bertambah menyusul adanya penarikan semua pegawai pemerintah setempat yang menjadi panitia Pilkada. Langkah ini semakin mengancam terselenggaranya Pilkada putaran kedua yang sudah direncanakan akan digelar pada 19 Agustus 2010 mendatang. selanjutnya

Selong (Suara NTB)-
Pemkab Lombok Timur (Lotim) mulai merealisasikan janjinya untuk segera mendistribusikan kompor batu bara untuk omprongan tembakau sebelum musim pengomprongan tiba. Tapi pemkab tampaknya dihadapkan masalah serius, yakni ratusan petani tembakau menolak menerima kompor batu bara dimaksud. selanjutnya

Adanya indikasi dari sejumlah pihak untuk menunda pelaksanaan Pilkada Lombok Tengah (Loteng), termasuk oleh Pemkab Loteng dengan menahan pencairan dana Pilkada, direspon kalangan DPRD setempat. Bahkan Dewan menyarankan pihak KPU Loteng agar mengadukan Bupati Loteng ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Selanjutnya