H. Tri Dharma (Suara NTB/dok)
PEMIMPIN Bank Indonesia (PBI) Mataram, H. Tri Dharma, menilai perubahan harga komoditas yang berlaku selama ini sangat tidak wajar. Bagi dia, persoalan anomali tingginya harga komoditi di tengah membanjirnya komoditi NTB harus diakhiri dan dicarikan jalan keluar secepatnya.
‘’Lombok ini tanahnya subur, tetapi harga cabai rawit kok bisa mencapai Rp 30 ribu per Kg. Saya pikir ini sesuatu yang tidak benar (terjadi di Lombok dan NTB, red),’’ ungkap Tri, di ruang kerjanya, Selasa (13/7) kemarin.
Dalam perspektif ekonomi, Tri melihat Lombok dan NTB pada umumnya tidak seharusnya memasok (impor) komoditas pertanian dari Pulau Jawa. Karena pada prinsipnya, NTB mampu menopang ketahanan pangannya, lebih-lebih dengan kondisi lahan pertanian dengan tingkat kesuburan tinggi seperti di Pulau Lombok.
“Mestinya Lombok menjadi daerah pemasok (ekspor). Untuk itu pula, BI pada tanggal 26 mendatang, akan menggelar diskusi mengenai hasil penelitian cabai rawit yang telah dilakukan BI di Lombok Timur. Kita harapkan, disukusi ini menghasilkan solusi,” harapnya.
Sebagai lembaga yang dipundaknya melekat tanggung jawab menjaga stabilitas perekonomian daerah, BI Mataram sangat peduli dengan daya dorong harga (inflasi) sebagai pengganggu sistem perekonomian. Oleh sebab itulah, Tri merasa berkewajiban memberi masukan terhadap fenomena dan psikologi pasar yang terjadi selama ini.
Dalam tataran inflasi, komoditas cabai yang tiada henti-hentinya menjadi sorotan pendongkrak harga, Tri Dharma, melihat ada yang harus diperbaiki dalam manajemen (pengelolaan) komoditas pascapanen.
Menurut dia, NTB perlu melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam produksi komoditi berbahan baku cabai. Sebut saja, perusahaan Indoofood, atau PT. ABC yang identik dengan sambal botol.
‘’Provinsi Lampung memasukkan komoditasnya ke Indofood, dan dari informasi yang saya terima, kabarnya bahan baku Indofood masih kurang,’’ ucapnya.
Terhadap penanganan pascapanen tersebut, Tri mempercayai pelaksanaannya kepada pemerintah daerah NTB melalui dinas terkait. Kendati demikian, Tri sangat mengidam-idamkan adanya perusahaan mitra yang menjadi penyangga stabilitas harga. Setidaknya, dengan tata niaga dan pengelolaan pascapanen yang baik, dorongan harga tinggi tidak lagi membebani masyarakat NTB di masa yang akan datang. (joe)
