Mataram (Suara NTB)-
Sejumlah Komisi II DPRD NTB mengaku tidak yakin dengan data
yang disajikan melalui para pejabat terkait program Bumi Sejuta Sapi (BSS).
Beberapa kejadian yang dialami Komisi II di lapangan memunculkan
kecurigaan bahwa data – data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan
kenyataannya. Program BSS bisa terancam kesuksesannya jika tak
didukung data yang benar.

Dua anggota Komisi II DPRD NTB, Ir. Made Slamet, dan M. Intihan, yang
dikonfirmasi wartawan, Senin (12/7) kemarin mengakui adanya sejumlah
keganjilan dalam penelusuran yang mereka lakukan di lapangan terkait
pelaksanaan dan pengelolaan program ternak sapi di NTB.

Di beberapa daerah, saat berkunjung, Komisi II DPRD NTB mendapati
adanya sejumlah indikasi rekayasa yang dilakukan saat para pejabat
berkunjung meninjau kondisi ternak sapi. Slamet mencontohkan adanya
kandang yang bersih tanpa kotoran sapi hingga adanya informasi ternak
sapi yang diduga dikumpulkan terlebih dulu di satu kandang sebelum
para pejabat datang berkunjung.

Perlakuan semacam ini, menurut Slamet, mengindikasikan bahwa data
jumlah sapi yang ada di NTB bisa saja lahir karena proses rekayasa.
“Mungkin saja sapi itu hanya ada di kandang itu saat kunjungan.
Diambil dan dikumpulkan dari banyak tempat,” ujarnya.

Intihan mengakui kesan tersebut. Ia juga mengaku curiga dengan kondisi
di lapangan yang diduga sengaja direkayasa saat mereka berkunjung.
Dalam kunjungan – kunjungan sebelumnya, Intihan dan rekan – rekannya
mendapati banyak sapi yang diternakan dengan program pemerintah daerah
namun tidak sesuai dengan syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk
menjalankan program tersebut.

“Aturannya, harus sesuai dengan ketersediaan pakan ternak.  Minimal,
ada potensi 25 hingga 30 are lahan yang berpotensi untuk pakan
ternak,” ujarnya.

Intihan juga mengakui adanya informasi dan pengakuan dari sejumlah
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di daerah soal adanya upaya
pengumpulan sapi – sapi dari warga untuk ditunjukkan kepada pejabat
yang datang berkunjung. “Jadi kita bertanya, apakah itu sapi pribadi,
atau sapi yang memang diternakan berdasarkan program pemerintah
daerah,” katanya dengan nada tanya. (aan)