Suryadi Jaya Purnama (Suara NTB/dok)

 

 

BADAN Anggaran (Banggar) DPRD NTB berniat merampungkan pembahasan APBD Perubahan 2010 akhir bulan ini. Pembahasan di internal Banggar DPRD NTB masih
berkutat pada pola pengelolaan dana bantuan Newmont. Akibatnya, dewan juga belum dapat memberikan kepastian menyangkut pengalokasian dana sharing pembebasan lahan untuk jalur by pass Bandara Internasional Lombok (BIL) dan TIME 2010.

Pengalokasian dua program tersebut tampaknya harus menunggu
tercapainya kesepakatan menyangkut Kebijakan Umum Anggaran serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-P 2010. Hingga
Senin (12/7) kemarin, Banggar DPRD NTB masih sibuk membahas pola pengelolaan
dana bantuan Newmont sebesar Rp 38,4 juta dolar Amerika.

Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST, yang dikonfirmasi
wartawan, Senin kemarin menjelaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan
pembahasan KUA dan PPAS. Namun, khusus menyangkut dana Newmont,
kelanjutannya akan sangat bergantung pada kesepakatan antara DPRD
NTB, eksekutif dan pihak terkait lainnya.

‘’Yang jelas, menurut rekan – rekan di Dewan, (dana bantuan Newmont)
ini harus melalui APBD,’’ ujar Suryadi. Menurutnya, mekanisme APBD bisa
saja digunakan dalam pola pengelolaan ataupun perencanaan penggunaan
dana tersebut. Jenis bantuan yang akan diberikan oleh pihak ketiga
melalui APBD, menurut Suryadi memang bervariasi, bisa berbentuk barang
maupun jasa.

‘’Tapi kami dan eksekutif sudah sepakat bahwa ini bantuan dalam bentuk
hibah barang,’’ ujarnya. Nantinya, sambung Suryadi, pada proses
pembahasan KUA dan PPA, program yang akan dilaksanakan melalui hibah
barang itu akan didetailkan lagi. Hal ini dilakukan untuk menghindari
tumpang tindih program yang dilaksanakan oleh Pemprov NTB bersama
Newmont.

Suryadi tak menampik bahwa pembahasan KUA dan PPAS yang kini
terkendala oleh polemik menyangkut dana Newmont ini bisa berpengaruh
pada pelaksanaan program – program penting Pemprov NTB di tahun 2010
ini. Karenanya, ia menegaskan bahwa pekan ini, tepatnya Kamis (15/7)
Banggar DPRD NTB sudah bisa merampungkan pembahasan KUA dan PPA.

Menurut Suryadi, tambahan dana secara akumulatif yang akan masuk
melalui APBD-P 2010 ini diperkirakan mencapai Rp 15 miliar. Dana ini
menurutnya akan digunakan untuk membiayai program – program yang sudah
diajukan oleh eksekutif. Suryadi sendiri tak memberikan pernyataan
yang pasti menyangkut penganggaran dana pembebasan lahan by-pass BIL
dan TIME 2010.

Ia beralasan, sejauh ini pihaknya belum memperoleh surat dari Bupati
Loteng dan Lobar menyangkut persoalan tersebut. Namun, Suryadi
memperkirakan, kekurangan dana yang harus ditutupi berkisar antara Rp
7 miliar di Lobar dan Rp 9 miliar di Loteng. ‘’Memang ada beberapa
kewajiban Pemprov NTB terhadap kabupaten/kota. Tapi sesungguhnya,
kesepakatan awal, pembebasan lahan itu menjadi kewajiban pemerintah
kabupaten kota,’’ ujar Suryadi. (aan)