Mataram (Suara NTB)-
Wacana alihfungsi rumah dinas (rumdis) DPRD NTB yang dilontarkan
Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST, semakin menguat karena
memperoleh dukungan dari rekan – rekannya. Walaupun belum dibangun
seluruh unitnya, rumdis tersebut sebaiknya dialihkan peruntukannya
untuk rumah dinas para pejabat eksekutif.

Dukungan terhadap wacana yang dilontarkan Suryadi itu disampaikan
Anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Golkar, Ardhany Zulfiqar, SH, saat
dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (6/7) kemarin. ‘’Saya setuju dengan pendapat
Pak Suryadi itu. Lebih baik untuk (pejabat) dinas – dinas saja,’’
ujarnya.

Ardhany juga meyakini rekan – rekannya akan memperlihatkan sikap
serupa saat ditanyai mengenai apakah mereka akan memanfaatkan
fasilitas rumdis tersebut. “Coba saja  pendapat teman yang lain,”
ujarnya. Menurut Ardhany, rekan – rekannya yang lain yang belum
memiliki rumah di Mataram pun, tentu mampu untuk mengontrak rumah
tempat tinggal mereka.

Ardhany menilai rekan – rekannya yang terbiasa tinggal bersama
keluarga besarnya tentu akan kesulitan jika harus dipaksa tinggal di
rumah tersebut. “Banyak juga teman – teman ini yang keberatan. Ada
salah satu temen yang punya anak 8, bagaimana dia mau tempati (rumah
dinas) itu,” ujarnya. Jika dibandingkan dengan rumah pribadi yang
dimiliki kebanyakan anggota DPRD NTB, ukurang rumdis yang dibangun
oleh Pemprov NTB memang terlihat lebih kecil.

Menurutnya, pembangunan rumdis tersebut seharusnya dikaji sejak
perencanaannya. Sejak awal merencanakan pembangunan rumdis tersebut,
Pemprov NTB seharusnya sudah memperhitungkan untung rugi dan
efektivitas kebijakan tersebut. Ardhany juga mengaku tak sependapat
dengan klaim Pemprov NTB akan adanya keuntungan dari pembangunan
rumdis tersebut. Jika rumdis sudah disediakan, Pemprov NTB memang tak
perlu lagi membayar uang tunjangan perumahan yang nilainya sekitar Rp
4,5 juta perbulan untuk tiap anggota DPRD NTB.

Namun, kalaupun diakumulasi, nilai itu sesungguhnya belum sepadan
dengan pengeluaran Pemprov NTB untuk pembebasan lahan hingga
penyelesaian pembangunan 51 rumdis tersebut. Belum lagi jika dihitung
dengan besarnya dana untuk membayar tagihan listrik, air dan telepon
yang harus dibayarkan tiap bulannya.

“Coba saja hitung baik - baik, pembangunan rumah dinas sekarang, untuk
pembebasan lahan, bangun rumah, listrik, air, telefon, sama saja,
bahkan mungkin lebih besar. Saya kira -perencanaannya yang masih belum
tepat,” ujar Ardhany.

Anggota DPRD NTB dari Fraksi PAN, Rizali Hadi yang dikonfirmasi
terpisah juga mengaku sependapat dengan solusi yang ditawarkan
Suryadi. Menurut Rizali, jika niatan Pemprov NTB untuk merampungkan
pembangunan seluruh unit rumah dinas tersebut terkendala, sebaiknya
peruntukannya segera dialihkan untuk rumah dinas pejabat eksekutif
saja. Hal ini, menurutnya akan lebih efektif dan menghindari kesan
mubazirnya pembangunan rumdis tersebut. (aan)