Heryadi Rahmat (Suara NTB/dok)
MESKI pihak PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) sudah mengajukan penawaran 7 persen harga saham tahun 2010 sebesar 444 juta dolar Amerika, pemerintah masih belum memutuskan setuju dengan harga yang ditawarkan. Pada saat sekarang ini, menurut Komisaris PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) Ir. Heryadi Rahmat, MM, tim penilai dari pemerintah masih melakukan penilaian terhadap 7 persen saham yang ditawarkan.
‘’Pusat membentuk tim penilai harga. Begitu juga dengan daerah. Untuk pusat, terdiri dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Keuangan. Begitu juga dengan daerah, provinsi ada 2 orang penilai, KSB 2 orang dan Sumbawa 2 orang,’’ ungkap Heryadi yang kini sebagai Pejabat Fungsional Perekayasa Madya kepada Suara NTB via ponselnya, Rabu (30/6) kemarin.
Dari hasil kajian tim yang dibentuk, baik oleh pusat dan daerah, ungkap mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTB ini, akan menjadi bahan penilaian dari pemerintah pusat dalam menentukan berapa harga saham yang harus dibeli dari 444 juta dolar Amerika yang ditawarkan pihak Newmont.
Dalam hal ini, ujarnya, pemerintah menargetkan tahun 2010, 7 persen saham Newmont harus sudah dibeli pemerintah. Diakuinya, meski masih memiliki waktu yang cukup lama dalam membeli saham Newmont ini, pemerintah akan berupaya menyelesaikan pembelian saham selama 1 bulan atau lebih ke depan. ‘’Kita harapkan, saham yang dibeli seperti yang kita harapkan. Cepat selesai,’’ jawabnya.
Untuk diketahui, pemerintah daerah (Pemprov NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabiupaten Sumbawa) membentuk perusahaan PT. DMB. Dalam membeli saham Newmont yang didivestasi, PT. DMB bermitra dengan PT. Multi Capital (anak perusahaan Bumi Resources) dengan membentuk PT. Multi Daerah Bersaing (MDB).
Sekarang ini, PT. MDB telah berhasil memiliki 24 persen saham PT. NNT, yakni, 3 persen tahun 2006, masing-masing 7 persen tahun 2007, 2008 dan 2009. Sementara, 7 persen saham tahun 2010 masih dalam proses penawaran antara pihak Newmont dan pemerintah. (ham)
