Patompo(Suara NTB/aan)

 

 

SUDAH saatnya aparatur pemerintahan terkait di tingkat kabupaten/kota memberikan ketegasan dan teguran terhadap oknum pejabat di lingkup sekolah yang masih menarik pungutan dari siswa yang akan mendaftar di sekolah. Jika tidak ada ketegasan, masyarakat lah yang akan menjadi korban dari ulah para oknum tersebut.

Pandangan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD NTB (Bidang Pendidikan), Patompo Adnan, Lc, MH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu kemarin.

Patompo mengungkapkan, guna memantau proses Pendaftaran Siswa Baru (PSB) beberapa waktu lalu, pihaknya sudah melakukan upaya pengawasan. “Teman – teman sudah jalan. Temuannya juga tidak jauh beda dengan yang sudah diungkap di media,” tandas Patompo.

Adanya temuan di beberapa sekolah yang masih memberlakukan pungutan terhadap para siswa tak urung membuat Patompo khawatir. Pasalnya, meski instansi terkait sudah mengeluarkan edaran yang melarang adanya pungutan, namun dalam kenyataannya, masih saja ditemukan sekolah – sekolah yang memberlakukan pungutan tersebut.

“Ini artinya, apa yang selama ini menjadi kekhawatiran kita terjadi. Kepala Dinas (Pendidikan) Kabupaten/Kota harus betul - betul tegas. Sudah saatnya memberikan teguran,” desak politisi PKS ini.

Tanpa adanya ketegasan, Patompo menilai masyarakat – terutama orang tua siswa – tetap akan berada pada kondisi yang dilematis. Apalagi, banyak pula siswa yang berprestasi dan memiliki potensi luar biasa namun berasal dari kalangan tidak mampu. Adanya pungutan dikhawatirkan akan menghambat kemajuan dan potensi yang mereka miliki.

Fenomena inilah yang mencemaskan Patompo. Menurutnya, saat dihadapkan dengan permintaan dana tertentu dari sekolah, orang tua siswa biasanya tak bisa berbuat banyak. “Mereka juga berhadapan dengan kondisi dilematis. Karena mereka butuh mendaftarkan anak – anaknya,” ujar Patompo.

Yang lebih menghawatirkan lagi, Patompo dan rekan – rekannya mendapati pula temuan adanya sekolah yang menarik pungutan uang bangunan dari sejumlah siswa. Padahal, menurut Patompo, proses pembangunan di sekolah tersebut sudah berjalan. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan sekolah pun, sebenarnya sudah ditanggung oleh pemerintah.

Dengan adanya temuan – temuan seputar pelaksanaan PSB yang bermasalah, Patompo menegaskan akan segera berkoordinasi dengan kepala dinas terkait. Koordinasi dengan instansi terkait diharapkan bisa menghasilkan perbaikan, sehingga PSB tahun depan tidak lagi diwarnai banyak persoalan. (aan)