Mataram (Suara NTB) –
Persoalan yang terjadi di Bandara Internasional Lombok (BIL) mendapat perhatian khusus dari Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, MA. Apalagi, setelah Komisi III DPRD NTB menemukan sejumlah permasalahan di BIL, seperti drainase yang bermasalah, termasuk keretakan di shoulder (bahu) run way BIL.
Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi seperti disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Biro Umum Setda NTB L. Moh. Faozal, S.Sos, MSi, mengadakan pertemuan khusus dengan Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. Dwi Sugiyanto, MM, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) Ir. Ridwansyah, MTP, dan pihak PT. Angkasa Pura (AP) I di ruang kerjanya, Kamis (24/6) kemarin.
Pada pertemuan tersebut, lanjutnya, gubernur meminta kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait serius menyikapi hasil temuan Komisi III DPRD NTB di lapangan. Bahkan, gubernur meminta SKPD terkait menyikapi empat hal.
Empat hal yang harus disikapi, adalah Dinas PU NTB dan Dishub Kominfo NTB harus aktif menjalin komunikasi dengan pihak PT. AP I terkait pembangunan dan progress BIL. Selain itu, SKPD terkait harus tetap berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Barat dan Lombok Tengah terkait pembebasan akses jalan BIL.
Hal lain yang harus diperhatikan, Pemprov NTB di bawah koordinasi SKPD yang berwenang harus melakukan perbaikan dan mendukung membersihkan sampah dengan menggunakan peralatan dari Dinas PU, sehingga terjadi perubahan di BIL. ‘’Terakhir, bagaimana memperhatikan pembangunan jalan, khususnya pada lahan-lahan yang belum ada kepastian untuk pembebasan lahan,’’ ujarnya.
Khusus penyelesaian masalah jalan, ungkapnya, masih ada negosiasi sepanjang 800 meter atau 2,5 hektar antara Pemkab Loteng dengan pemilik lahan atau 130 kepala keluarga dan 1 pondok pesantren. Di mana, biaya pembebasan lahan untuk jalan, naik drastis dari asumsi semula Rp 4,5 juta per are menjadi Rp 20 juta per are. Harga ini, dinilai sudah tidak rasional, karena peningkatan harga lahan yang melonjak drastis.
Akibatnya, dana yang disiapkan sebesar dari APBD Loteng dan APBD Provinsi sebesar Rp 8,1 miliar dinilai tidak cukup. Meski demikian, pemerintah daerah berusaha menyelesaikan pembayaran lahan untuk akses jalan BIL. Dalam hal ini, lanjutnya, Pemprov NTB akan mengalokasikan kekurangan dana untuk pembayaran akses jalan BIL di APBD-P 2010. Namun, Faozal, enggan mengungkapkan berapa jumlah dana yang dialokasikan di APBD-P. ‘’Yang penting, Pemprov NTB serius menuntaskan soal biaya pembebasan lahan di APBD-P tahun 2010 yang sebentar lagi akan diajukan ke DPRD,’’ ungkapnya.
Mengenai adanya keretakan yang ditemukan Komisi III DPRD NTB di lokasi, ujarnya, terjadi di bahu dan tidak pada run way. Seperti penjelasan PT. AP, katanya, keretakan yang terjadi di bahu run way tidak berpengaruh terhadap operasional bandara. Meski demikian, keretakan yang terjadi di bahu run way sudah dilakukan perbaikan di tujuh titik yang terjadi keretakan. (ham)
