Subagyo (Suara NTB/dok)
WAKIL Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) NTB, Kombes. Pol.Drs.Subagyo mengatakan, ada indikasi keberpihakan aparat keamanan dalam hal ini oknum aparat Kepolisian yang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya konflik komunal di NTB. ’’Mencermati indikasi ini, polisi harus menata diri,’’ cetus Wakapolda, Senin (21/6) kemarin.
Menurutnya, lebih baik menugaskan anggota polisi berpangkat rendah namun bertanggung jawab daripada menugaskan anggota polisi berpangkat tinggi namun tidak bertanggung jawab. Karena penanganan konflik merupakan bukan masalah sepele karena melibatkan masyarakat banyak.
Wakapolda mengatakan, apa yang disampaikan oleh Tim riset Polda NTB dan Unram yang meneliti konflik komunal di NTB, merupakan fakta yang terungkap dalam observasi lapangan. Observasi tersebut dilakukan dalam suatu rangkaian panjang kajian dialektika intelektual dari tim peneliti konflik baik konflik horizontal maupun konflik vertikal yang terjadi di NTB.
Pihaknya mengakui selama ini adanya berbagai permasalahan yang melingkupi visi misi tugas pokok serta fungsi Polda NTB dan jajarannya. Antara lain belum optimalnya sistem pelayanan informasi kepada masyarakat. Rendahnya kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung penyelenggaraan publik serta belum optimalnya jaringan informasi publik.
Oleh karenannya untuk mengatasi masalah yang dihadapi Polda NTB dan jajarannya dalam bidang layanan informasi publik, perlu ditempuh langkah-langkah meningkatkan efektivitas layanan informasi dengan menggunakan media massa. Sebagai saluran informasi sehingga hak-hak masyarakat akan informasi aktual dapat terpenuhi.
Subagyo menyebutkan, penempatan personel sesuai mekanisme merupakan risiko anggota Polri dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pihaknya sedang berusaha untuk memperbaiki diri dan untuk mewujudkan hal itu. ’’Memang harus pelan-pelan dan butuh waktu,’’ ujarnya seraya menambahkan, regenerasi penempatan personel tetap ada dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
Terkait konflik komunal yang terjadi di NTB lanjutnya, harus ditangani secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Kegagalan yang terjadi dikatakan Subagyo, jangan hanya menyalahkan polisi saja melainkan harus bersama-sama untuk memperbaiki keadaan. Semua steakholders juga harus ikut berperan dalam menanggulangi konflik.
Penyebab konflik di tiap daerah menurut Subagyo, berbeda-beda. Gejolak yang terjadi itu akibat tidak ada sarana penyaluran oleh masyarakat sehingga cepat terpengaruh jika terjadi gesekan-gesekan. Karena itu ia menyarankan kepada Pemda agar membuat program yang diarahkan untuk meredam konflik. Terkait efektivitas hasil penelitian yang dilakukan menurut Subagyo, harus ada niat dan kemauan untuk mewujudkan keamanan tersebut. Terutama pihak-pihak yang mengemban fungsi. Hasil penelitian nantinya akan menjadi rekomendasi untuk menemukan solusinya.
Subagyo menambahkan, dalam menangani anggota polisi yang nakal, Polda memiliki aturan main. Jika ada anggota yang tidak menjalankan tugas sesuai standar, tegasnya, maka harus diganti. Jika terbukti melakukan tindak pidana maka akan diusut. Pelanggaran yang dilakukan akan ditelusuri terlebih dahulu apakah termasuk pelanggaran disiplin atau pelangaran profesi. Jika terbukti, maka akan ditangani oleh internal Polda. Jika anggota polisi terbukti melakukan tindak pidana umum maka akan diadili sebagaimana prosedur hukum yang berlaku. (lan/kmb)
