H.Abdul Malik (Suara NTB/dok)
KEDATANGAN sejumlah PNS lingkup Pemprov NTB beberapa waktu lalu ke Kantor DPRD NTB untuk mengadukan nasib mereka, terkait hak dan ketidak jelasan status dan golongannya, ditanggapi Sekda NTB, Drs.H.Abdul Malik, MM. Sebagai pihak yang juga bertanggung jawab terkait hal ini, Sekda meminta agar pihak BKD segera menyelesaikan hal ini.
‘’’Mari kita mengacu ke prosedur yang berlaku, terkait keluhan ini ada badan yang berwenang yang menangani ini. Kalau ada keluhan, sebaiknya langsung ke instansi terkait (BKD),’’ cetusnya, Sabtu (19/6),seraya menambahkan sehingga hal ini bisa diselesaikan dengan ketetuan yang berlaku.
Terkait masa kerja, pengangkatan menjadi PNS dan penyetaraan golongan sudah di atur di dalam ketentuan yang berlaku. ‘’Ada UU,PP,Pergub dan Perda. Ini menjadi acuan,’’ katanya. Para CPNS tambahnya, sudah mengikuti masa pra jabatan jadi harus paham dengan ini.
Adanya keluhan mengenai pemerintah tidak mempedulikan nasi mereka, Malik menegaskan bahwa pemerintah terutama Gubernur NTB, tidak ada keinginan dan niat untuk berbuat zholim kepada mereka. ‘’Kita kerja di instansi pemerinatahan (birokrasi), jadi kita harus menjalankan prosedur yang ada.’’
Pemerintah selama ini memberikan perhatian yang sama bagi semua pegawai. ‘’Tidak ada bedanya. Tidak semua pegawai di daerah mendapatkan perhatian yang seperti di daerah kita.Dengan adanya kebijakan pemerintah (gubernur) seharusnya kita bersyukur,’’ cetusnya.
Seperti halnya kata dia, Tunjangan Kinerja Daerah(TKD) semuanya dapat. Sedangkan bagi instansi yang memiliki beban kerja lebih berat akan mendapatkan insentif. ‘’Ini tambahan saja untuk kerja yang lebih berat,’’ katanya.
Dengan adanya tuntutan dan keluhan ini Malik berharap dibarengi dengan peningkatan kinerja yang lebih baik. ‘’Terutama pelayanan kepada masyarakat” harapnya. Dalam hal ini kata dia, perlu peningkatan kompetensi dari semua pegawai untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dia berpesan agar lebih bisa memahami setiap persoalan dan kekurangan. ‘’Seperti halnya kekurangan BKD, kita selesaikan secara procedural,’’ pungkasnya. (her)
