Mataram (Suara NTB) –
Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta pihak yang terkait dengan pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) agar menyelesaikan mega proyek itu tepat waktu atau sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Menurut Kabag Humas dan Protokol Biro Umum Setda NTB L. Moh. Faozal, S.Sos, MSi, Wapres menginginkan operasional BIL yang direncanakan akhir tahun ini tidak terhambat sejumlah permasalahan yang masih menghambat.

‘’Wapres mengharapkan schedule tetap diperhatikan dan pembangunan BIL diselesaikan tepat waktu. Yang jelas, Wapres tetap komit terhadap penyelesaian BIL,’’ ungkapnya, kepada Suara NTB via ponselnya, Rabu (16/6) kemarin. Harapan Wapres tersebut disampaikannya, saat rapat khusus bersama Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, MA, dan kementerian terkait di Istana Wakil Presiden, Selasa (15/6) lalu.

Dalam rapat tersebut, katanya, Wapres mendengarkan laporan dari Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, MA, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengenai perkembangan lanjutan pembangunan BIL. Menteri PU, ungkapnya, menegaskan komitmen pihaknya menyelesaikan jalan akses BIL yang masih belum selesai hingga sekarang ini.

Menteri PU, lanjutnya, juga meminta komitmen Pemprov NTB di bawah kepemimpinan TGH. M. Zainul Majdi, MA, menyelesaikan pembebasan lahan akses jalan menuju BIL. Jika pembebasan akses jalan sudah selesai, katanya, pihak Kementerian PU siap menyelesaikan pembangunan akses jalan dari Mataram menuju lokasi BIL.

Menanggapi keinginan dari Menteri PU tersebut, lanjutnya, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, menyatakan, Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Tengah dan Lombok Barat siap membebaskan lahan yang menjadi akses jalan menuju BIL. Bahkan, pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran untuk pembebasan akses jalan. ‘’Bapak Gubernur juga meminta adanya kepastian waktu soal operasional BIL, sehingga tepat sesuai dengan jadwal,’’ terangnya.

Sementara, Rabu (16/6) kemarin, lanjut Faozal, gubernur bersama dinas/instansi terkait mengadakan rapat khusus dengan Komisi IV DPR RI mengenai dukungan pusat terhadap pengembangan NTB Bumi Sejuta Sapi (BSS). Gubernur mengharapkan pemerintah pusat serius membantu pengembangan BSS di NTB, sehingga target sejuta sapi bisa tercapai.

Tinjau BIL

Sementara, Komisi III DPRD NTB bersama instansi terkait di lingkup Pemprov NTB akan kembali menggelar kunjungan kerja ke lokasi pembangunan BIL. Anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP, Ir. Made Slamet, yang dikonfirmasi wartawan, Rabu kemarin mengapresiasi upaya Komisi III DPRD NTB yang telah melakukan langkah – langkah pengawasan terhadap pembangunan BIL. Menurutnya, pengawasan terhadap pembangunan BIL memang harus diperketat karena itu berkaitan dengan nyawa manusia yang melakukan aktivitas transportasi di sana.

Slamet menilai, jika terjadi kerusakan di salah satu item proyek yang bermasalah, maka hal itu bisa jadi akan menimbulkan korban nyawa di kemudian hari. Slamet sendiri setelah mengetahui adanya sembilan item proyek BIL yang diduga bermasalah mengaku sangat khawatir dengan keselamatan penerbangan di sana.

Terpisah, Kepala Dinas PU NTB, Ir. H. Dwi Sugiyanto, MM, yang dikonfirmasi usai pertemuan dengan Komisi III DPRD NTB Selasa (15/6) lalu menegaskan bahwa pihaknya siap menyelesaikan kekurangan – kekurangan seperti yang sudah dilaporkan oleh Komisi III DPRD NTB, dalam kunjungannya beberapa waktu lalu.

Dwi juga mengungkapkan masih banyaknya persoalan dalam pembebasan lahan untuk akses jalan Patung Sapi – BIL. Menurut Dwi, untuk penyelesaian pembebasan lahan dan pengerjaan akses jalan itu, sebenarnya sudah dibentuk sebuah konsorsium antara Pemprov NTB dengan pemerintah kabupaten setempat.

“Provinsi sudah mendukung. Tapi ada kekurangan anggaran di kabupaten,” ujarnya. Dwi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas PU Lombok Tengah ini menambahkan adanya persoalan ketersediaan kas di Lombok Tengah. Di lapangan, belum tersedianya dana kas untuk menebus pembebasan lahan tak urung memunculkan kerawanan dalam persoalan harga tanah.

“Ketersediaan kas di kabupaten, khususnya di Loteng, memang rawan terhadap proses kenaikan harga di sini,” ujarnya.

Namun, Pemkab Loteng sendiri menurutnya telah berjanji untuk merampungkan pembebasan pada bulan ini. Awalnya, Pemkab Loteng bersedia untuk membiayai seluruh biaya tanah untuk pembebasan ruas jalan yang berada di wilayahnya. Namun, ketersediaan dana mengharuskan Pemprov NTB ikut membantu. Karenanya, saat ini Dwi mengaku telah disepakati bahwa akan dilakukan sharing dana sekitar 40 hingga 50 persen untuk menutupi ketidaksanggupan dana dari Pemkab Loteng.

Dwi menjelaskan, saat ini ruas jalan yang harus dirampungkan untuk membangun akses jalan menuju BIL meliputi tiga ruas. Ruas itu meliputi ruas Patung Sapi - Sulin, Sulin – Batujai dan Batujai - BIL. Sementara ini, yang baru dikerjakan hanya ruas jalan Patung Sapi – Sulin. “Itupun baru sekitar 40 persen,” tandas Dwi. (ham/aan)