H. Akram (Suara NTB/dok)
STATISTIK pertumbuhan ekonomi barangkali hanya sekadar angka, kendati merupakan tolok ukur aktivitas ekonomi suatu wilayah. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi bagi kalangan akademisi hanyalah sepenggal kinerja. Lebih penting dari itu, adalah flow perputaran arus baik barang, uang, jasa dan sebagainya yang lebih menghidupi masyarakat.
‘’Amerika, pertumbuhan ekonominya tidak pernah tinggi, selalu rendah, tapi mereka flownya tinggi. Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi lebih penting lagi tensi ekonomi di dalamnya. Kalau saya diminta memilih, saya lebih memilih flow dari pada pertumbuhannya,” papa Akademisi yang juga Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) NTB, Dr. H. Akram, saat dimintai pendapatnya perihal bagaimana membangun NTB, Selasa (15/6) kemarin.
Akram berpendapat, NTB sudah cukup mempunyai potensi yang kadang tidak ada di daerah lain. Indikasinya tidak jauh dari terminologi “Ada Gula Ada Semut”. Serbuan bank-bank nasional dan multinasional ke NTB, menempatkan hampir setiap bank beroperasi di NTB. Belum lagi jika bicara BPR, di daerah lain misalnya Maluku Utara, 4 tahun lalu hanya berdiri 2 BPR saja. Di NTB, jumlah BPR terakhir sebanyak 45 kantor pusat (pasca konsolidasi BPR LKP) yang sebelumnya berjumlah 68 BPR.
Dukungan perbankan praktis mendongkrak flow (baca: jumlah uang beredar) di NTB. Asumsinya dengan belanja APBD Provinsi sekitar Rp 1,3 triliun, dan APBD 10 kabupaten/kota masing-masing Rp 600 juta, maka belanja pemerintah di NTB baru berkisar Rp 7 triliun. Bahwa kemudian dana itu untuk belanja publik, maka income per kapita masyarakat sekitar Rp 1,75 juta setahun. Kecilnya perimbangan inilah, merupakan prasyarat NTB untuk meningkatkan jumlah uang beredar apabila ingin geliat ekonomi lebih tinggi.
Menurut Akram, persoalan NTB memang ada pada ketimpangan SDM. Etos kerja tergolong tinggi – misalnya dibuktikan oleh TKI, banyak yang berhasil), namun secara struktural, kapasitas SDM ada yang tergolong bisa, setengah bisa dan tidak bisa mengakses stimulus fiskal yang disediakan pemerintah. “Saya sebetulnya optimis akan usaha yang berkembang,” imbuhnya.
Mengejar pergerakan ekonomi untuk setara dengan daerah lain, bagi Dosen Fakultas Ekonomi Unram ini, normatifnya tidak bisa dibandingkan head to head menurut potensi. Namun tidak dipungkiri pula, NTB juga sebenarnya memerlukan investasi yang melibatkan orang banyak seperti di daerah lain.
“Cuma faktanya, tidak mungkin karakter daerah lain kita terapkan dengan karaker di sini. Di NTB misalnya mau dibangun pabrik garmen, ya tidak bisa, akan tetapi lebih potensial kalau ada pengusaha lokal yang secara historis, dekat dengan bahan baku, bersedia melakukan ekspansi,” terangnya.
Akram tidak melihat alasan melimpahnya bahan baku berkorelasi dengan mendesaknya keperluan industri (baca: pabrikasi) komoditi di daerah. Untuk mendirikan industri, minimal dua pendekatan yang dipergunakan, yakni bahan baku dan pendekatan pasar. Umumnya, perusahaan besar lebih memilih pendekatan pasar. Alasan ini barangkali yang menyebabkan berbagai perusahaan menengah dan besar enggan membuka pabrikasinya di NTB.
Akram juga melihat, sektor hulu sebagai produsen bahan baku sejauh ini masih pada posisi tawar rendah dan belum tentu menerima value added (nilai tambah). Nilai tambah justru lebih dinikmati kawasan dengan fungsi intermediary lintas daerah seperti Surabaya, atau lintas negara seperti Singapura. (joe)
