Mataram (Suara NTB)-
Pertumbuhan di sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan Provinsi NTB selama beberapa dekade terakhir mengalami penurunan signifikan. Komisi II DPRD NTB menduga masyarakat kehilangan orientasi untuk mengelola hasil pertanian. Namun, sebagian anggota DPRD NTB menilai memburuknya sektor ini karena kurangnya keberpihakan dari segi anggaran. selanjutnya

Mataram (Suara NTB)
Penyidik Kejari Mataram, Minggu (27/5) lalu, meningkatkan status perkara dugaan korupsi Bansos (bantuan sosial) Pemkab Lombok Barat (Lobar) ke tingkat penyidikan setelah diselidiki hampir dua bulan. Namun meski ditingkatkan ke penyidikan, hingga kemarin penyidik belum menetapkan tersangka yang harus bertanggungjawab dalam penyalah gunaan dana tersebut. selanjutnya

Mataram (Suara NTB)
Aparat Polres Mataram akhirnya menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus terbakarnya tangki Pertamina Depo Ampenan pada Januari 2010 lalu. Tiga tersangka tersebut masing-masing IB Pengawas P3, RA Asisten LK3 dan RA Asisten Tehnik Pertamina Depo Ampenan. selanjutnya

Selong (Suara NTB)-
Sepuluh desa perbatasan di Lombok Timur (Lotim) yang berdekatan dengan Lombok Tengah (Loteng) dan Kabupaten Lombok Utara (KLU) dinilai rawan terhadap pemilih asli tapi palsu (aspal). Para pemilih aspal tersebut rentan terhadap upaya mobilisasi pemilih oleh para tim sukses dari seluruh calon kepala daerah di dua kabupaten itu. selanjutnya

Mataram (Suara NTB)-
Skala protes terhadap kebrutalan Israel yang menyerang kapal – kapal bantuan ke jalur Gaza semakin meluas. Dari mahasiswa, gerakan protes meluas hingga melibatkan pegawai negeri sipil, aparat kepolisian, wakil rakyat hingga Gubernur NTB. Gubernur secara simbolik juga menyatakan sikap tegas dan mengakui PBB telah menjadi pengecut dalam menghadapi agresi Israel. selanjutnya

Mataram (Suara NTB) –
Tiga KPU di kabupaten/kota telah memberikan sanksi administratif pada pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) yang melakukan pelanggaran menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 7 Juni mendatang. KPU yang memberikan sanksi administratif pada pasangan calon kepala daerah tersebut adalah KPU Kabupaten Lombok Utara, KPU Dompu dan KPU Bima. Selanjutnya