Budi Purnama (Suara NTB/dok)
HAMPIR seluruh garis pantai di wilayah NTB rawan sebagai tempat mendaratnya imigran gelap yang hendak menggunakan NTB sebagai daerah transit ke negara lain. Untuk itu, diperlukan partisipasi masyarakat pesisir untuk memberikan informasi kepada pemerintah setempat terkait kehadiran imigran gelap dimaksud.
Demikian diungkapkan Danlanal Mataram, Kol. Mar. Budi Purnama saat ditanyai seputar daerah rawan, Selasa (1/6) kemarin. Biasanya, mereka tidak menggunakan kapal-kapal yang tak akan berlabuh di tempat-tempat yang resmi seperti pelabuhan dan dermaga resmi.
‘’Dia mendarat di setiap garis pantai yang memungkinkan untuk mendarat, jadi dia bisa mendarat di mana saja,” tandasnya. Oleh karenanya, lanjut Budi, bisa dikatakan seluruh garis pantai di NTB cukup rawan untuk masuknya imigran gelap. Untuk itu, katanya, perlu adanya partisipasi masyarakat pesisir pantai untuk memberi informasi kepada aparat pemerintah setempat terkait kehadiran imigran gelap dimaksud.
Diakui Budi, salah satu sasaran transit imigran gelap selama ini memang wilayah NTB, karena sasaran akhir mereka yakni Australia. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan seluruh badan intelijen untuk mendapat informasi tersebut. Sebagai tindak lanjut, pihaknya kemudian mengupayakan menghalau atau jika tidak bisa pihaknya akan melaporkan ke aparat Kepolisian setempat. Sebab dalam penanganannya, sudah ada prosedur. Sesuai dengan aturan pihaknya berokoordinasi cepat dengan Pemda dan SKPD seperti pihak Imigrasi dan Kepolisian.
Sementara itu, untuk pengamanan wilayah perairan NTB yang terdiri dari 280 pulau besar dan kecil, TNI AL dari Armada Timur terus melakukan patroli secara rutin. Seperti kemarin, KRI Weling dengan nomor lambung 822 bersandar di Pelabuhan Lembar. Sementara dua hari sebelumnya giliran KRI Tidung Selar melakukan patroli di wilayah perairan NTB.
Jadi untuk pengamanan tersebut, hampir dalam satu minggu ada satu atau dua KRI yang singgah di Pelabuhan Lembar untuk melakukan bekal ulang yakni mengisi ulang perbekalan baik itu BBM, air tawar serta makanan basah. “Setelah mengisi bekal ulang, nanti dia berlayar lagi di wilayah operasi yang sudah ditentukan secara bergiliran untuk saling memback- up,” terangnya.
Kemudian, jika dalam patroli ditemukan indikasi pelanggaran kedaulatan NKRI, pasti memberikan tindakan tegas. Dengan cara memeriksa kapal tersebut baik kelengkapan keamanan pelayaran, surat-surat, dan ABK.
Begitu juga dengan muatan-muatan yang diduga ilegal. Sementara untuk konteks pulau-pulau terluar jika ditemukan indikasi penyalahgunaan misalnya ada orang-orang yang tak dikenal, KRI akan menurunkan pasukan untuk mengecek secara fisik, dengan menurunkan perahu karet atau melaporkan ke satuan atas.(use)
