Mataram (Suara NTB)
Sejak diluncurkan pada 17 April 2010 lalu, ternyata perjalanan Batik Sasambo (Sasak, Sumbawa, Mbojo) tidak semulus yang dibayangkan. SMKN 5 Mataram yang dipercaya mengelola batik ini, kekurangan modal.
“Kami belum menerima bantuan modal dari Pemerintah Propinsi, sehingga terpaksa pakai modal sendiri,” kata Wakil Kepala Sekolah bidang Hubungan Masyarakat SMKN 5 Mataram Ahyar Suharno, kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (24/5) kemarin.
Ahyar mensinyalir, kekurangan modal ini menyebabkan pihak sekolah tidak bisa optimal mengelola batik khas daerah NTB ini. Padahal SMKN 5 dipercaya memproduksi secara massal kain batik yang mengusung budaya lokal ini.
Menurut Ahyar, Pemprov NTB seharusnya memberikan bantuan modal kepada pihak sekolah. Mengingat produksi batik secara massal itu untuk memenuhi pesanan dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemprov NTB.
“Kami sudah mengajukan permohonan bantuan modal ke bank milik pemerintah daerah, Bank NTB, berdasarkan arahan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan apakah diterima atau ditolak,” kata Ahyar.
Ia menambahkan, proposal dimaksud telah dimasukkan ke Bank NTB sekitar dua bulan lalu. Pihaknya berharap, Bank NTB melalui dana Corporate Social Responsibility.
Ironis bagi Ayhar, launching batik Sasambo seolah hanya seremonial belaka. Ia bahkan menyorot tidak adanya "sharing" anggaran, sejak acara dihelat. Dalam peresmiannya itu, biaya prosesi Sasambo ditanggung oleh SMKN 5 Mataram tanpa dukungan dana dari Disperindag NTB. Termasuk dalam operasional sejak dilaunching, SMKN 5 Mataram cukup berat menanggung gaji terhadap 30 karyawan yang terlibat di dalamnya.
“Sampai saat ini, kami sudah produksi sekitar 800 potong batik Sasambo dengan metode cetak sejak diluncurkan secara resmi. Produksi itu untuk memenuhi pesanan dari beberapa SKPD yang sudah memesan seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB.” lanjutnya.
“Seluruh biaya untuk membeli bahan kain, pewarna, alat cetak dan gaji karyawan berasal dari perorangan, tidak ada bantuan dari pihak lain. Kami sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Mataram agar ada dana bantuan untuk produksi, namun akan diberikan setelah pembahasan APBD perubahan. Sedangkan dari Pemprop NTB belum dipastikan. Memang mau tidak mau kami harus berkorban,” tandasnya.
Dengan keterbatasan anggaran itu, Ahyar mengaku SMPKN 5 Mataram hanya akan beroperasi menurut kemampuan anggaran perorangan pengelola. Mengingat jumlah produksi yang dibebankan mencapai puluhan ribu potong, maka ia pesimis permintaan akan terpenuhi lebih cepat dari yang dibayangkan. (joe)
