Praya (Suara NTB)-
Areal pertanian di sembilan dari 15 desa di Kecamatan Pujut, yang berada di
sekitar lokasi Bandara Internasional Lombok (BIL) mengalami puso
akibat kekeringan. Selain itu, kecemburuan sosial mulai muncul dan dikhawatirkan
akan menimbulkan gangguan serius pada operasional BIL.

Bencana puso yang melanda sembilan desa di Pujut, Lombok Tengah itu
diungkapkan oleh Camat Pujut, Drs. L. Gede Islahuddin, saat menerima
kunjungan Komisi III DPRD NTB, Senin (17/5) kemarin. ‘’Kami di wilayah
Kecamatan Pujut khususnya, sedang mengalami puso akibat kekeringan di sembilan desa,
pak. Dari 15 desa, total sembilan desa itu tidak punya apa – apa. Kecemburuan
sosial itu sering muncul,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dengan suasana pembangunan BIL yang sudah memasuki
tahap akhir saat ini, sangat rentan dengan gangguan sosial. Bencana
puso yang melanda sembilan desa sangat mungkin melahirkan persoalan sosial
baru yang cenderung mengarah ke konflik dan kriminalitas. Hal inilah
yang dikhawatikan akan mengganggu operasional BIL di kemudian hari.

Gede mengungkapkan, General Manager PT. Angkasa Pura sebenarnya sempat
menjanjikan akan menggelontorkan dana bantuan untuk kelompok masyarakat
di lingkar bandara. “Kalau benar, itu akan sangat mendinginkan hati
masyarakat lingkar bandara. Apalagi dengan suasana seperti ini. Kalau
memang ada wacana yang digelontorkan oleh GM, mohon ada pressure dari
bapak (dewan). Karena memang secara terbuka beliau mengungkapkan,” ujarnya.

Kepala Dinas PU Lombok Tengah, Ir. H. Dwi Sugiyanto, MM, mengutarakan
bahwa salah satu kendala yang mengiringi pembangunan BIL adalah
masalah sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, masyarakat memang
masih berharap uluran tangan untuk perbaikan sosial di sekitar BIL.
“Itu ada empat sampai lima desa, ini menjadi persoalan pelik. Jangan
sampai ada gangguan keamanan,” ujar Dwi.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah mencoba untuk berbicara dengan
pemerintah pusat dan mengusulkan agar kawasan lingkar BIL dibuat
menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hanya saja, untuk
merealisasikannya memang diperlukan landasan tata ruang. Pihaknya juga
sudah mencoba mengidentifikasi peluang pembangunan rangkaian KEK dari
Awang – Sade – Lingkar BIL hingga Sukarara.

“Karena kalau sudah jadi KEK, maka semua program untuk menyelesaikan
problem sosial dan infrastruktur di situ, pusat dan provinsi akan
menyatu. Kami butuh dukungan dari provinsi dan pusat karena ini untuk
mengantisipasi persoalan sosial yang ada di lingkar bandara,”
pungkasnya. (aan)