Mataram (Suara NTB)-
Tenggat waktu untuk menuntaskan pemadaman listrik bergilir yang sedianya
dijanjikan pada 30 Mei 2010 kembali molor hingga tanggal 30 Juni 2010.
Fraksi - fraksi di DPRD NTB juga sudah mulai memperlihatkan
kegeramannya dengan sikap PLN yang belum juga berhasil memenuhi
komitmennya. Melalui Asisten II Setda NTB, Gubernur NTB ikut memantau
kinerja PLN hari demi hari.

Dalam rapat paripurna DPRD NTB yang digelar Senin (10/5)  kemarin, hampir
semua fraksi memberikan sorotan tajam terhadap tingginya intensitas
pemadaman bergilir yang terjadi akhir – akhir ini. “Krisis listrik ini
sudah sampai pada tahap yang meresahkan masyarakat,” ujar juru bicara
Fraksi Partai Golkar DPRD NTB, Baiq Indah Puspitasari, SE.

Menurutnya, pascapergantian GM PLN NTB, PLN telah memberikan jaminan
pemadaman akan bisa diatasi paling tidak akhir Mei 2010. Meskipun
demikian, ujarnya, seharusnya menjelang berakhirnya tenggat itu,
intensitas pemadaman juga semakin menurun. Sayangnya, ujar Indah,
akhir – akhir ini, pemadaman listrik justru menjadi lebih parah.

“Masyarakat jadi pesimis, apakah target bisa jadi kenyataan.
Karenanya, Fraksi Partai Golkar mendesak eksekutif untuk segera
mengantispasi hal ini,” ujar Indah.

Sorotan tajam juga disampaikan oleh Fraksi PKS. Juru Bicara FPKS, H.
Musleh Kholil, S.IP, bahkan memberikan sindiran halus dengan menyebut
kondisi NTB saat ini dengan kalimat ‘’Neon Terang Bergilir’’. Menurut
Musleh, komitmen Gubernur dan DPRD NTB sudah diperlihatkan dengan
adanya alokasi Rp 5 miliar lebih dalam APBD NTB untuk mengatasi krisis
listrik.

“Tapi tetap saja tidak bisa, karena krisis (lisitrik) ibarat kanker
ganas,” tandasnya. Ia berharap, percepatan pembangunan PLTU Jeranjang
tahap I bisa segera direalisasikan. Musleh juga mengingatkan agar
masyarakat bisa mendapatkan kepastian bahwa mulai 30 Mei 2919,
masyarakat lagi merasakan pemadaman bergilir. Selain FPKS, kritik
terhadap krisis listrik juga datang dari Fraksi PDIP melalui juru
bicaranya, Dra. Endang Yuliati.

Dalam pidato resminya, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, MA juga
sempat memberikan gambaran mengenai penyelesaian krisis listrik ini.
Gubernur mengaku  telah memperoleh komitmen langsung dari Direktur
Utama PT. PLN, Dahlan Iskan bahwa per 30 Juni 2010, tidak akan ada
lagi pemadaman bergilir di NTB yang disebabkan oleh kekurangan pasokan
daya listrik.

“Jadi saya ingin luruskan. Ini kemarin katanya 30 Mei, tapi ternyata
mundur per 30 Juni,” sindir gubernur. Ia juga menambahkan bahwa
jaminan dari PLN tidak berlaku jika terjadi situasi insidentil berupa
kerusakan jaringan listrik atau mesin yang memasok daya.

Menurut gubernur, NTB adalah salah satu dari sedikit sekali provinsi
di Indonesia yang memberikan subsidi untuk mengatasi krisis listrik.
Tahun ini saja, Pemprov NTB mengalokasikan Rp 5 miliar melalui APBD.
“Artinya itu kepedulian kita untuk menyelesaikan masalah listrik. Saya
juga tugaskan Asisten II untuk memonitor hari ke hari. Sekarang
mesinnya sudah datang, sedang dirakit, kita harapkan bisa sesuai
dengan waktu yang direncanakan,” pungkasnya. (aan)