Abdul Samad (Suara NTB/ham)

 

 

KEPALA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB drh. Abdul Samad memaklumi tindakan dari BRI yang masih belum memberikan persetujuan membantu pengembangan sapi asal Australia, khususnya dalam mendukung program NTB Bumi Sejuta Sapi (BSS). Menurutnya, dalam masalah bisnis, selalu ada hitung-hitungan, termasuk masalah BSS. Apalagi, uang yang dipakai memberikan bantuan adalah uang rakyat, sehingga harus jelas pertanggungjawabannya.

''Yang jelas BRI sedang mengkaji untuk memberikan bantuan. Yang namanya uang masyarakat harus dipertanggungjawabkan. Tapi sedang kita usahakan. Selain itu, yang namanya bisnis selalu ada hitung-hitungan. Begitu juga dengan BRI, mungkin sedang menghitung-hitung mengenai bantuan yang akan disalurkan,'' ungkapnya kepada Suara NTB usai menghadap Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, MA, bersama Menteri Urusan Ekonomi dan Pembangunan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta Toru Maeda di Kantor Gubernur NTB, Senin (10/5) kemarin.

Menurutnya, bantuan kredit dari BRI direncanakan untuk pengembangan ternak potong, khususnya yang berasal dari Australia. Di mana, ternak potong tersebut didatangkan ke NTB untuk diternakkan selama 3 bulan. Jika, sudah berumur tiga bulan, katanya, ternak tersebut dipotong.

Meski demikian, lanjutnya, pihaknya tidak mengandalkan bantuan dari BRI. Sekarang ini, pihaknya berencana mengalihkan bantuan peternakan ke Kredit Usaha Perbibitan Sapi (KUPS) dari Kementerian Keuangan. Dana ini, terangnya, akan dipergunakan untuk pengembangan sapi lokal.

Menyinggung jumlah dana yang akan dikucurkan melalui KUPS ini, disebutkan tidak terbatas. Artinya, pemerintah pusat siap menyalurkan bantuan kepada peternak, selama persyaratan sudah terpenuhi. Untuk sementara, lanjutnya, dana KUPS ini akan diperuntukkan bagi sembilan kelompok peternak di NTB dengan jumlah hingga Rp 20 miliar.  (ham)