H.Daeng M.A.Kaharuddin  (Suara NTB/rak)

 

 

 

 

Mataram (Suara NTB)-
Keberadaan Provinsi NTB dengan dua pulaunya yang dihuni tiga etnis mayoritas yakni etnis Sasak, Samawa dan  Mbojo  serta etnis lainnya, dari sisi budaya merupakan potensi yang luar biasa. Potensi  budayanya yang beragam ini, NTB bisa dilihat sebagai  miniatur Indonesia. Selain potensi budaya, NTB juga memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Mulai dari sumber mineral, pertanian, keindahan alam hingga menjadikan NTB sebagai  salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia.

Potensi luar biasa yang dimiliki NTB ini harus  digarap secara optimal. Namun tak dipungkiri bahwa dari proses pembangunan yang sedang berjalan ini, memang porsinya antara Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa terasa masih belum seimbang. ‘’Bagi saya ini hanya ‘’sebutir’’ persoalan. Tapi jangan ‘’butir’’ masalah  ini dikumpulkan dengan ‘’butir’’ lainnya jadi satu, sehingga menjadi besar dan dijadikan alasan untuk membentuk provinsi baru,’’ cetus Pemangku Adat Sumbawa, H.Daeng M.A.Kaharuddin  Senin (3/5) kemarin, menanggapi gencarnya desakan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Daeng Ewan demikian keturunan Sultan Sumbawa ini biasa disapa justru balik bertanya, apakah ‘’butir’’ persoalan yang muncul itu harus dijawab atau diselesaikan dengan pembentukan PPS, apa tidak ada alternatif lain? Jika nanti seandainya PPS sudah terbentuk, apa ada jaminan tidak muncul lagi ketidakpuasan baru? Semestinya menurut Daeng Ewan, ibarat  sebuah pesawat terbang yang akan tinggal landas, seluruh komponennya harus dicheklist. ‘’Begitu juga dengan persoalan ini (pembentukan PPS). Apakah sudah dicek dan dicermati dulu berbagai kelengkapannya, apa sudah memadai,’’ tanyanya.

Menurut Daeng Ewan keberadaan Provinsi NTB jangan hanya dilihat dari segi kewilayahan yang terdiri dari dua pulau. Tapi tiga etnis besar yang ada didalamnya ini merupakan modal besar untuk membangun daerah ini.
 
Bagi Daeng Ewan, keinginan untuk memekarkan wilayah dengan membentuk PPS untuk tujuan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat di Pulau Sumbawa  merupakan hal  yang wajar.  Tetapi itu harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Karena untuk bisa memberi pelayanan yang oiptimal kepada masyarakat tidak harus dan selalu dengan memekarkan wilayah.  

Daeng Ewan melihat  jika desakan pembentukan PPS karena faktor politik dan ekonomi, menurutnya itu belum perlu.  ‘’Bagi saya, saat ini (pembentukan PPS) belum perlu,’’ cetusnya.

Apalagi katanya, jika desakan pembentukan PPS karena desakan segelintir elite. ‘’Sangat tidak enak jika ini (pembentukan PPS) hanya keinginan segelintir  elite,’’ katanya dengan nada prihatin. Menurut Daeng Ewan, justeru yang mendesak dilakukan saat ini adalah mengoptimalkan ke-NTB-an kita. Langkah ini yang harus dilakukan bersama-sama tiga etnis besar ini (Sasak, Samawa, Mbojo) berdasarkan  kesetaraan dan kesamaan tiga etnis ini,’’ sarannya.

Mengembangkan potensi Provinsi NTB, salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah membangun spirit NTB untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alternatif itu yakni membentuk sebuah badan untuk pengembangan Pulau Sumbawa. ‘’Jadi masing-masing kabupaten/kota di Pulau Sumbawa bersinergi  melalui sebuah badan untuk mengoptimalkan pengembangan wilayah tersebut (Pulau Sumbawa). Badan ini yang mendesak dibentuk. Bukan Provinsi Pulau Sumbawa,’’ tegasnya. (049)