H. Qurais H.Abidin (Suara NTB/dok)

SUDAH menjadi ciri khas H. Qurais H. Abidin, setiap pertemuan dengan pihak tertentu. Selalu “curhat” soal manajemen pemerintahan, Wali Kota Bima ini juga tak segan-segan mengungkap obsesi besarnya melanjutkan pembangunan Kota Bima, tanpa harus melabrak aturan. “Curhatnya” itu kembali diungkap saat pertemuan dengan Pengurus PGRI Kota Bima, Senin (03/05) kemarin.
  
Beberapa hari setelah mengambilalih manajemen pemerintahan sepeninggal Drs. H.M Nur A. Latif, dia mengaku langsung mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tujuan konsultasi. “Satu saran penting dari BPK, jangan pernah mengeluarkan kebijakan di luar APBD,” ungkapnya.

Keluar dari APBD, dianalogikannya sebagai kebijakan yang berani menabrak ‘’karang’’, sehingga mustahil mulus. Tujuannya pun tak jelas. Ketika kebijakan seharusnya untuk kepentingan perjalanan kearah barat, dianalogi Qurais, akan pasti arah perjalanan menuju timur. Hal yang paling berbahaya ketika kebijakan melanggar regulasi dalam APBD, maka diseret ke persoalan hukum. “Ini yang saya tidak mau,” cetusnya.

Selama tiga tahun sisa kepemimpinanya, ia akan upayakan diarahkan sesuai rel. Kritik dan saran, dijanjikan tidak akan pernah diabaikan. Jika dalam sisa perjalanan tiga tahun pemerintahannya banyak menyimpang, dia mengaku akan bertanggungjawab. “Saya tidak akan mencalonkan diri menjadi wali kota sampai 2013 nanti. Tidak perlu demo, saya akan turun sendiri,” cetusnya. (ris)