Mataram (Suara NTB)-
Panitia Khusus (Pansus) PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) memulai proses
finalisasi raperda tersebut. Proses finalisasi akan dibarengi
konsultasi dengan Depdagri guna mencari jaminan bahwa keputusan yang
dibuat pansus akan memperoleh legalisasi dari Depdagri. Pertemuan
dengan Gubernur NTB TGH.M.Zainul Majdi, MA yang digelar beberapa waktu lalu tidak membahas mengenai polemik DMB.

Anggota Pansus DMB, Patompo Adnan, Lc, MH, yang dikonfirmasi Suara
NTB, Minggu (2/5) kemarin menjelaskan bahwa pertemuan dengan Gubernur NTB
tersebut digelar dalam rangka membangun komunikasi yang cair dan penuh
keakraban. Sejumlah persoalan yang seringkali tidak sempat dibahas
dalam pertemuan resmi juga dikomunikasikan dalam pertemuan tersebut.
Beberapa persoalan yang dibahas antara lain persoalan pemadaman
listrik yang kian intensif dan sejumlah persoalan lain.

“DMB tidak kita bahas karena secara kelembagaan sudah ada yang
mengurusi,” ujar Patompo.

Menurut Patompo, pihaknya sudah sepakat untuk melakukan ratifikasi
terhadap PT. DMB dengan pembahasan raperda itu. “Tentunya dengan
perbaikan di sana sini,” imbuhnya. Namun, untuk lebih jelasnya,
pihaknya akan mengkonsultasikan hasil kerja pansus ke Depdagri. Upaya
konsultasi dengan Depdagri dimaksudkan untuk mencari kepastian apakah
keputusan yang dibuat pansus sudah benar atau tidak.

Menurut Patompo, dengan adanya ratifikasi dan perubahan di sana –
sini, apa yang menjadi masukan DPRD NTB akan dapat diakomodir.
Sementara, dari segi legal formal pihaknya bisa memperoleh jaminan
dari proses konsultasi dengan Depdagri selaku atasan dari pemerintah
provinsi.

Patompo juga mengapresiasi upaya komunikasi Pemprov NTB dengan pihak
Newmont yang berujung dengan diperolehnya kontribusi dari Newmont
berupa program community development (comdev). Bagi Patompo,
pendekatan yang lebih persuasif lebih mampu membuahkan hasil
menggembirakan.

Program comdev tersebut nantinyya akan dikerjakan oleh Newmont dan
setelah selesai akan dihibahkan ke pemerintah daerah. “Itu sebuah
bukti bahwa pemerintah ini terus melakukan percepatan – percepatan.
Pembangunan tidak hanya melalui APBD, juga pihak ketiga. Kita
memang harus memaksimalkan semua potensi,” tegasnya.

Bagi Patompo, upaya – upaya semacam ini merupakan upaya konstruktif
yang membuat rakyat juga bisa memperoleh imbalan atas pengerukan
kekayaan sumber daya alam yang dilakukan oleh Newmont. “Rakyat tidak
hanya melihat Newmont mengeruk kekayaan kita tapi juga memberikan
kontribusi positif. Saya kira, ini adalah hasil dari komunikasi pemda
yang mungkin elegan. Sehingga terciptalah kerjasama – kerjasama,”
pungkas Patompo. (aan)