Patompo Adnan (Suara NTB/aan)

 

 

 

HASIL UN yang memperlihatkan adanya dugaan tindakan kecurangan seolah membuktikan bahwa bangsa ini sedang berada dalam ancaman kehilangan jati dirinya. Generasi yang saat ini mengenyam pendidikan dan mengikuti Ujian Nasional (UN) harus dibina mentalitasnya agar tidak melakukan kecurangan.

Renungan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD NTB, Patompo Adnan, Lc,
MH, kepada Suara NTB, Minggu (2/5) kemarin.

Patompo mengingatkan kembali beberapa temuan yang terungkap oleh
Panitia Pengawas Ujian Nasional baru – baru ini. Salah satu yang
menjadi perhatiannya adalah adanya upaya yang entah disengaja atau
tidak, untuk menjerumuskan anak didik dengan memberikan kunci jawaban. Patompo mensinyalir, pihak sekolah memiliki peran penting dalam hal ini.

“Sebaik apapun sistem ujian yang kita gunakan, kalau mentalitasnya
seperti itu, tetap saja akan bermasalah. Yang penting kejujuran ini
yang kita genjot. Sekarang ini kita sepertinya kehilangan jati diri,”
ujar Patompo.

Ia berpendapat, sebaik apapun sistem pendidikan atau sistem ujian,
peserta didik tetap bisa memperoleh ruang untuk melakukan kecurangan
jika mentalitasnya tidak dibina dengan baik. Patompo menegaskan,
pembinaan moral dan mentalitas adalah hal paling mendasar yang harus
dilakukan oleh pihak sekolah.

Patompo mengaku belum puas dengan menurunnya tingkat kelulusan tahun
ini. “Dengan hasil seperti itu kita belum puas. Ke depannya kita
berharap lebih baik,” ujar politisi PKS ini. Ia menambahkan, pihak
dinas pendidikan sudah mempersiapkan ujian ulangan. Saat ini sedang
dilakukan pendataan soal – soal untuk persiapan ujian ulangan bagi
siswa yang tidak lulus UN.

Patompo meminta agar secara tekhnis, pelaksana ujian susulan agar
mengawal mereka yang tidak lulus. Ia juga mengapresiasi adanya tekad dari
pelaksana UN untuk melakukan proses – proses pengkondisian
terhadap mereka yang akan mengikuti ujian susulan. Dari segi konseling
pelaksanaan ujian susulan diminta untuk membesarkan hati para peserta
ujian ulangan tersebut.

Dibentuknya trauma center atas inisiatif para guru BK menurut Patompo
juga sudah cukup baik dalam konteks mengkondisikan mentalitas dan
psikologis para peserta ujian. “Kita memang menyarankan agar pihak
sekolah melakukan semacam pengkondisian untuk ulangan susulan ini,”
ujarnya.

Sementara, menanggapi adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah
melarang pemerintah untuk menggelar UN, Patompo menegaskan
bahwa pemerintah sebaiknya mengikuti keputusan tersebut. Jika putusan
itu dipatuhi, berarti pemerintah memiliki sejumlah pekerjaan rumah
baru, yaitu mempersiapkan model ujian yang baru dan mengkoordinasikan
serta mensosialisasikannya dengan pemerintah daerah. (aan)